Perjanjian kemitraan antara penyedia aplikasi Go-Jek dengan mitra perspektif Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

INDONESIA:

Pembuatan perjanjian kerjasama kemitraan yang berorientasi posisi para pihak setara dan mutualisme (keuntungan bersama) tidak dijalankan oleh berbagai pihak di Indonesia. Ketidakseimbangan tersebut dapat dilihat dari ketentuan yang terdapat dalam Perjanjian Kejasama Kemitraan PT. Go-Jek dengan Mitra yang diterbitkan oleh PT. Aplikasi Karya Anak Bangsa (AKAB).

Dalam penelitian ini terdapat rumusan maslah sebagai berikut : 1) Bagaimana isi perjanjian kemitraan antara penyedia pada aplikasi Go-Jek dengan mitra? 2) Bagaimana tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah terhadap bentuk kerjasama antara penyedia pada aplikasi Go-Jek dengan mitra?

Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu mengidentifikasi hukum sebagai instansi sosial yang riil dalam sistem kehidupan yang nyata dan pengelolahan datanya menggunakan data primer sesuai dengan keadaan dilapangan. Sumber data di dapatkan dari hasil wawancara dan catatan dari beberapa informan yaitu mitra dari aplikasi Go-Jek. Selanjutnya data diolah untuk menganalisis keakuratan data.

Adapun hasil penelitian ini yaitu praktik perjanjian kemitraan antara aplikasi Go-Jek dengan mitra pengemudi dengan kontrak elektronik yang dilakukan secara sepihak. Kerjasama pada perjanjian ini didalam KHES disebut syirkah. Berdasarkan jenisnya, kerjasama ini disebut syirkah inan.Namun, dalam kerjasama kemitraan ini tidak semua syarat-syarat syirkah terpenuhi. Hal ini dapat diketahuidarijumlah persentase bagi hasi keuntungan yang didapat oleh kedua belah pihak yang dapat berubah sewaktu-waktu dan perjanjian tersebut dilakukan secara sepihak. Menurut hukum, akad syirkah dalam kerjasama ini dinyatakan fasid (rusak), yang mana syirkah tidak dapat dijalankan sebelum sebab kefasidan itu dihilangkan.

ENGLISH:

The establishment of partnership agreements that are oriented to the position of the parties are equal and mutualism (mutual benefit) is not carried out by various parties in Indonesia. This imbalance can be seen from the provisions contained in the Partnership Cooperation Agreement of PT. Go-Jek with Partners published by PT. Karya Anak Bangsa (AKAB) Application.

In this study there is a problem formulation as follows: 1) What is the content of the partnership agreement between the provider of the Go-Jek application and the partner? 2) How is the review of the Compilation of Sharia Economic Law on the form of cooperation between providers in the Go-Jek application with partners?

This study includes empirical legal research using a sociological juridical approach that identifies the law as a real social institution in a real life system and data management uses primary data in accordance with the conditions in the field. Data sources are obtained from the results of interviews and notes from several informants, namely partners from the Go-Jek application. Furthermore, the data is processed to analyze the accuracy of the data.

The results of this study are the practice of a partnership agreement between the Go-Jek application and the driver's partner with an electronic contract conducted unilaterally. Collaboration on this agreement in the KHES is called syirkah. Based on the type, this collaboration is called syirkah inan. However, in this partnership partnership, not all syirkah requirements are met. This can be known from the number of percentages for the benefits obtained by both parties that can change at any time and the agreement is carried out unilaterally. According to the law, the syirkah contract in this collaboration is declared a fasid (damaged), in which syirkah cannot be carried out before the cause of the wrongdoing is eliminated.