Pandangan hakim tentang penerapan hukum yang berkeadilan gender dalam putusan: Studi di Pengadilan Agama Mojokerto

INDONESIA:

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan kasus yang banyak diadukan ke pengadilan terkait dengan cerai gugat yang diajukan perempuan. Data Badilag Mahkamah Agung RI menyebutkan tentang Prosentase Cerai Gugat dan Cerai Talak pada tahun 9002 menunjukkan bahwa secara nasional, perkara yang masuk untuk cerai gugat 747.141 (656), berbanding perkara untuk cerai talak 11.117 (756). Dalam Inpres No. 02 Tahun 9000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan agar semua lembaga pemerintahan wajib memenuhi indikator gender di semua tingkatan.

Konsep gender sebenarnya memiliki kaitan erat dengan atribusi sosial laki -laki dan perempuan yang melekat dan dibentuk berdasar kostruk sosial-budaya, sehingga lahir anggapan tentang peran sosial dan budaya laki-laki dan perempuan.

Hakim Pengadilan Agama Mojokerto sebagai pejabat yang melakukan tugas kekuasaan kehakiman dalam memutus perkara perkawinan, waris, wasiat, hibah wakaf, zakat, infaq, shodaqoh dan ekonomi syariah, dituntut perlu memiliki perhatian lebih dalam melihat aspek konsep gender. Karena disadari atau tidak, seringkali terjadi sebuah ketidakadilan yang terdapat pada hasil putusan, yang diakibatkan oleh lemah atau kurangnya pemahaman seorang hakim tentang konsep keadilan gender.Hal ini akan menjadi persoalan serius apabila tidak ditangani lebih dini, mengingat hakim dalam sistem peradilan agama merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman yang notabene menangani perkara-perkara perdata Islam.

Terdapat beberapa pertanyaan dari situasi tersebut, diantaranya adalah bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Mojokerto terhadapkonsep kesetaraan dan keadilan gender?bagaimana penerapan hukum yang berkeadilan gender dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto?

Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, dengan cara kerja field research, skripsi ini akan menggambarkan serta menguraikan data-data yang diperoleh di lapangan, baik dengan metode wawancara dan dokumentasi putusan, yang kemudian dilakukan proses editing, diseleksi dan di analisa. Di samping itu juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat apa yang telah diperoleh di lapangan . Sehingga, dengan melalui proses semacam ini dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban dari penelitian yang telah dilakukan, antara lain bahwa secara umum Hakim Pengadilan Agama Mojokerto cukup memahami terhadap konsep kesetaraan dan keadilan gender dan dikelompokkan menjadi reflektif-praktis dan reflektif-analitis. Serta bahwa penerapan hukum yang berkeadilan gender dalam putusan majelis hakim Pengadilan Agama Mojokerto telah dilaksanakan secara aplikatif-implementatif.

ENGLISH:

Domestic violence is a case that many complained to the court related to sue for divorce filed by women. Data Badilag Supreme Court mentioned the percentage Sues Divorce and Divorce Divorces in 9002 showed that nationally, cases that go to contested divorce 747.141 (656), compared the case to divorce divorce 11.117 (756). In President’s Instruction No. 02 Year 9000 on Gender Mainstreaming in National Development, has mandated that all government agencies must comply with gender indicators at all levels.

The concept of gender actually has close links with the social attribution of men and women who are embedded and shaped by socio-cultural kostruk, thus was born the notion of social and cultural roles of men and women.

Religious Court Judge Mojokerto as the officer undertaking the task of judicial authority in deciding upon marriage, inheritance, bequest, grant endowments, charity, infaq, shodaqoh and Islamic economics, demanded more attention needs to have in view the aspects of the concept of gender. Because consciously or not, often happens that there is an injustice in the verdict, which is caused by weak or lack of understanding of a judge of the concept of gender justice. This will be a serious problem if not treated early, given the judge in the judicial system is a religion that in fact executing judicial authority to handle the case-Islamic civil case.

There are a few questions from the situation, such as how the Court's views toward the concept of Religion Mojokerto gender equality and justice? how the application of the law of gender justice in the decision of the religious court judges Mojokerto?

By using a qualitative descriptive approach, with the workings of field research, this paper will illustrate and describe the data obtained in the field, either by using interviews and documentation of decisions, which then made the editing process, selected and analyzed. In addition, also supported by literature review as a reference to reinforce what has been gained in the field. So, with this kind of process can be concluded as an answer from the research that has been done, among others, that in general the Religious Court Judge Mojokerto quite understand the concept of equality and gender justice and grouped into reflective- reflective-practical and analytical. And that the application of the law of gender justice in the decision of the religious court judges have been carried out in applicative Mojokerto-implemented.