Implikasi pasal 8 Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah terhadap pengawasan pemenuhan hak pekerja atas jaminan sosial tenaga kerja: Studi di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Blitar

INDONESIA:

Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah menyebabkan perubahan krusial khususnya dalam bidang pengawasan ketenagakerjaan. Disahkannya Undang-Undang tersebut tentu berdampak pada wewenang pengawasan ketenagakerjaan yang sebelumnya juga berada di lingkup Kabupaten/ Kota, dan saat ini wewenang pengawas ketenagakerjaan hanya menjadi wewenang Propinsi sebagai wakil dari Pemerintah Pusat.

Penelitian ini memfokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah.Pertama, Bagaimana pengawasan ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Yang kedua, hambatan-hambatan dan upaya-upayaapa saja yang dihadapi dalam melaksanakan pengawasan ketenagakerjaan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Penelitian ini tergolong penelitian yuridis empiris. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi juga menggunakan analisis UU No 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan dan UU No 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa pengawasan ketenagakerjaan khususnya dalam pemenuhan hak jaminan sosial tenaga kerja di Kabupaten Blitar belum terlaksana dengan maksimal dari seluruh perusahaan dan jumlah tenaga kerja yang seharusnya wajib didaftarkan seluruhnya, saat ini hanya berkisar 50% dari jumlah pekerja di perusahaan yang terdaftar JAMSOSTEK. Adapun persoalan tersebut terjadi karena kurangnya jumlah tenaga pengawas dan koordinasi antara Dinas Tenaga Kerja Kabupaten/ Kota dan petugas pengawas saat ini semakin panjang. Dengan adanya penelitian ini pemerintah agar lebih gencar untuk melakukan penambahan terhadap jumlah pegawai pengawas dan sosialisasi ke pekerja ataupun perusahaan tentang pentingnya hak jaminan sosial tenaga kerja.

ENGLISH:

The enactment of Law Number 23/2014 concerning Regional Governments replacing Law Number 32/2004 concerning Regional Government causes crucial changes especially in the field of labor inspection. The enactment of the Act certainly gives an impact to the authority of labor inspection which previously in the scope of the Regency / City, currently the authority of the labor inspector is only the authority of the Province as a representative of the Central Government.

This study focuses on two (2) problems of the study. First is, how the labor inspection after the enactment of Law Number 23/2014. The second, what obstacles and efforts are faced in carrying out the labor inspection after the enactment of the Number Law. 23/2014.

This research is classified as an empirical juridical research. The data collected by doing an interviews, observation and documentation also an analysis of Law No. 13/2003 concerning manpower and Law No. 23/2014 concerning Regional Government.

The results of this study shows, it can be argued that labor inspection especially in fulfilling the social security rights of workers in Blitar Regency has not maximally applied to all companies. The number of workers also should be obliged to be registered in full, currently only around 50% workers in who was registered in companies JAMSOSTEK. The problem occurs because of the lack of a number of supervisory staff and the coordination between the Regency / City Manpower Office also supervisory staff is now getting longer. Through this research hopefully the government will more incentive to add the number of supervisory staff and doing the socialization to the workers or companies about how the importance of social security rights of workers is.