Dissenting opinion hakim dalam perkara itsbat nikah no 0314/Pdt.G/2011/P.A.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang

Hakim, Fakhriya (2012) Dissenting opinion hakim dalam perkara itsbat nikah no 0314/Pdt.G/2011/P.A.Lmj di Pengadilan Agama Lumajang. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

[img]
Preview
Text (Introduction)
07210021_Pendahuluan.pdf

Download (783kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Abstract: Indonesia)
07210021_Indonesia.pdf

Download (161kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Abstract: English)
07210021_Inggris.pdf

Download (84kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Abstract: Arabic)
07210021_Arab.pdf

Download (255kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Chapter 1)
07210021_Bab_1.pdf

Download (419kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Chapter 2)
07210021_Bab_2.pdf

Download (595kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Chapter 3)
07210021_Bab_3.pdf

Download (562kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Chapter 4)
07210021_Bab_4.pdf

Download (359kB) | Preview
[img]
Preview
Text (References)
07210021_Daftar_Pustaka.pdf

Download (229kB) | Preview
[img]
Preview
Text (Appendices)
07210021_Lampiran.pdf

Download (41kB) | Preview

Abstract

INDONESIA:

Dalam Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama kewenangan absolut Pengadilan Agama antara lain adalah menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara itsbat nikah bagi pasangan suami istri yang tidak mempunyai akta nikah. dalam perkara Itsbat Nikah No 0314/Pdt.G/2011/P.A.Lmj ini para Pemohon telah menikah secara sah yang tercatat pada KUA kecamatan Tekung dan telah mendapat kutipan Akta Nikah nomor : 104/13/V/2008 tanggal 14 Mei 2008 namun mengajukan itsbat nikah untuk kepastian hukum anaknya yang lahir sebelum tertanggal pada Akta Nikah. Dalam putusan atas permohonan tersebut muncul perbedaan pendapat antara angggota Majelis Hakim sehingga terjadi dissenting opinion. Maka kasus ini akan sangat menarik untuk dikaji baik dari perpektif hukum materiil (Undang-Undang Perkawinan, KHI) maupun hukum formil (hukum acara).

Dari paparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui beberapa permasalahan yang tertuang dalam rumusan masalah, yaitu: Pertama, Dasar pertimbangan hakim yang sepakat (majority opinion) dalam menolak perkara itsbat nikah tersebut. Kedua, dasar pertimbangan hakim yang dissenting opinion memutus negatif (niet onvankelijke verklaard) dalam perkara itsbat nikah tersebut. Ketiga, adalah akibat hukum bagi para Pemohon setelah perkara Permohonan Itsbat Nikahnya diputus.

Peneliti menggunakan jenis penelitian hukum normatif, dengan pendekatan undang-undang (statute approach). Pengumpulan datanya yaitu metode wawancara dan dokumentasi. Dalam analisanya, peneliti menggunakan metode deskriptif analisis. Oleh karena itu bahan hukum primer yaitu berupa putusan hakim maupun bahan hukum sekunder yang berasal dari literatur atau buku bacaan yang relevan dengan pokok pembahasan. kemudian dianalisis sampai pada kesimpulan yaitu: Pertama,dalam perkara nomor: 0314/Pdt.G/2011/PA.Lmj Majelis Hakim menjatuhkan Putusan ditolak karena dalam acara pembuktian terjadi ketidak sinkronan keterangan para saksi sehingga pembuktian tidak memenuhi syarat batas minimal pembuktian. Kedua, Hakim Anggota II dalam dissenting opinion-nya menyatakan bahwa permohonan cacat formil karena tidak jelas (obscuur libel) dan error in persona serta Para Pemohon memiliki Akta Nikah yang sah sehingga permohonan dianggap tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard). Ketiga, Majelis Hakim banding melalui amar putusannya menyatakan Permohonan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard) dan sampai saat ini Para Pemohon tidak lagi mengajukan upaya hukum lebih lanjut maka akibat hukum dari putusan negatif tersebut dianggap kembali kepada keadaan semula, baik perkawinan Para Pemohon (tetap sah sesuai akta nikah), status anak (tetap anak yang lahir diluar pernikahan yang sah) dan Akta Nikah tetap merupakan bukti otentik yang sah.

ENGLISH:

In Act No. 50 of 2009 on the second amendment of Law No. 7 of 1989 on the absolute authority of the Religious Religious Court, among others, is to receive, examine, try and resolve the matter itsbat marriage for couples who do not have a marriage certificate. in the case of Marriage No. Itsbat this 0314/Pdt.G/2011/PALmj the applicant has been legally married to that recorded in the district KUA Tekung and has got a number of Marriage Act citation: 104/13/V/2008 dated May 14, 2008 but filed itsbat marriage to the rule of law before his son who was born in Deed dated Nikah. In ruling on the request of a difference of opinion arose between the members, causing the judges dissenting opinion. Then the case would be very interesting to study both of substantive law perspective (the Marriage Law, KHI) as well as formal law (procedural law).

From the above, the researcher is interested in knowing some of the issues contained in the formulation of the problem, namely: First, the basic consideration for the judge who agreed (majority opinion) in the case refused itsbat wedlock. Second, the basic consideration of dissenting opinion of judges who break the negative (niet onvankelijke verklaard) in the case itsbat wedlock. Third, the legal consequences for the applicant after the case Itsbat illegitimate application terminated.

Researchers used a kind of normative legal research, the approach to the law (Statute approach). The data collection methods of interviews and documentation. In his analysis, researchers used the descriptive method of analysis. Therefore, the primary legal materials in the form of the judge's ruling and secondary legal materials derived from the literature or reading books that are relevant to the subject. then analyzed to the conclusion that: First, in case number: 0314/Pdt.G/2011/PA.Lmj judge dropped the decision was rejected because the evidence shows there lack sinkronan witnesses so that proof does not meet the threshold requirement of proof. Second, Judge II in his dissenting opinion stated that a formal request for no obvious defects (obscuur libel) and error in persona and the applicant has a valid Certificate of Marriage that is considered unreasonable application of law and must be declared unacceptable (niet onvankelijke verklaard ). Third, the judges ruling stated appeals through the injunction application can not be accepted (niet onvankelijke verklaard) and to date the applicant is no longer submit further legal action is the legal effect of a negative decision is considered to return to its original state, both the marriage of the Petitioners (fixed appropriate legal marriage certificate), the status of the child (still a child born outside of marriage is valid) and merried Act remains a legitimate authentic evidence.

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Supervisor: Kumkelo, Mujaid
Keywords: Dissenting Opinion; Itsbat Nikah; Dissenting Opinion; Itsbat Marriage
Subjects: 18 LAW AND LEGAL STUDIES > 1801 Law > 180128 Islamic Family Law > 18012827 Islamic Court & Civil Procedure
Departement: Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah
Depositing User: Dwi Aprilia Gendhis
Date Deposited: 17 Aug 2015 05:28
Last Modified: 17 Aug 2015 05:28
URI: http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/1395

Actions (login required)

View Item View Item