Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama Blitar mengabulkan izin poligami bagi suami berpenghasilan tidak tetap

INDONESIA:

Permasalahan poligami semakin bertambah rumit karena banyak terdapat pertentangan oleh berbagai pihak dalam menyetujui diperbolehkannya dilakukan poligami yang berupa diperketatnya persyaratan pelaksanaan poligami. Dimana walau suami tersebut mampu dalam segi materiilnya tetapi belum mampu dalam segi moril dalam pembagian terhadap kebutuhan jasmani dan rohani istri-istrinya. Sehingga dalam hal ini masih diperlukan lebih dalam lagi serta pertimbangan-pertimbangan yang lebih matang dalam pengambilan sikap suatu tindakan. Dikabulkannya per mohonan izin poligami terkait pasal 5 ayat (1b) oleh hakim pengadilan agama kota Blitar terhadap masyarakat berpenghasilan tidak tetap di desa Sumberjo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar. Permohonan poligami selain harus memenuhi pasal 4 juga harus memenuhi pasal 5 ayat (1b).

Permasalahan yang diangkat ialah bagaimana dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan izin poligami masyarakat tidak mampu terkait pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Dan apa yang melatar belakangi masyarakat tidak mampu melakukan poligami.

Metode penelitian ini menggunakan metode pedekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian di desa Sumberjo Kecamatan Kademangan Kabupaten Blitar dengan fokus penelitian masyarakat berpenghasilan tidak tetap di desa tersebut. Jenis data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah data primer dan data skunder.Teknik pengumpulan data alam penelitian ini yaitu data primer dilakukan dengan wawancara langsung dan data skunder diperoleh dari studi perpustakaan. Adapun teknik analisis data menggunakan teknik analisis data deskriptif analitis.

Pembahasan penelitian merupakan hasil analisis mengenai dasar pertimbangan hakim mengabulkan permohonan poligami terkait pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dasar pertimbangan yaitu diantaranya dasar pertimbangan yuridis yang meliputi dasar pertimbangan terkait dengan duduk perkara dan terkait dengan hukumnya. Sedangkan dasar pertimbangan non yuridis meliputi dasar pertimbangan menurut syar’i dan untuk menciptakan kemaslahatan umat. Secara yuridis permohonan izin poligami harus memenuhi syarat kumulatif pasal 5 ayat (1b) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 namun dapat disimpulkan bahwa syarat kumulatif tersebut tidak membatasi pelaku melakukan poligami dan hakim pengadilan Agama Blitar mengabulkan permohonan poligami. Faktor yang mempengaruhi masyarakat berpoligami adalah faktor pendidikan, faktor budaya, dan faktor lingkungan.

Oleh karena itu hendaknya pemerintah mengkaji kembali dan melakukan penyempurnaan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 khususnya pegaturan poligami untuk memperketat permohonan poligami agar masyarakat tidak bias mengambil celah hukum yang di pakai untuk mangajukan permohonan poligami apabila tidak memenuhi ketentuan hukum.

ENGLISH:

Polygamy is more complicated because there are some controversies from other sides in permitting polygamy by tighten the regulation. In which a husband is capable in financial but it does not mean he is capable in morale like sharing physical and spiritual needs of his wives. Hence, in that concern it needs wider review and also other considerations in deciding the right decision. Granted the permitting of Polygamy related to Article 5 paragraph (1b) by judge of religion court in Blitar Regency toward citizen with no fixed income in Sumberjo Village Kademangan Sub-district Blitar Regency. Request of polygamy should be fulfilled article 4, it is also fulfilled article 5 paragraph (1b).

The problem taken was how the basic consideration of judge of religion co urt grants request of polygamy from citizen with no fixed income related to article 5 paragraph (1b) Regulation No. 1, 1974 period. And what makes the background of citizen with incapable in doing polygamy.

The method used in this study was juridical sociologic approach. The location for conducting this study was Sumberjo Village Kademangan Sub-district Blitar Regency with the concern to people with no fixed income in that area. Data got from this study was primary and secondary data. Data collection method was nature data that was primary data which was done by direct interviewing and secondary data was got from literary study. There was data analysis technique which was descriptive analysis data.

The discussion of this study was the result of analysis about basic consideration of judge of religion court in granting request of polygamy related to article 5 paragraph (1b) Regulation No. 1, 1974 period. Basic consideration was among consideration of juridical including basic consideration related to the basic reason and the regulation. While basic consideration of non-juridical including basic consideration related to religion and to make beneficial for people. Based on Juridical, the request of polygamy should fulfill cumulative criteria of article 5 paragraph (1b) Regulation No. 1, 1974 period but it could be concluded that cumulative criteria did not limit the person who did the polygamy and the judge of religion court Blitar granted the request of polygamy. Factor which influenced people to do polygamy was education, culture and environment factors.

Therefore, it is better for the government to review and some improvements of Law No.1 1974 Period especially concerning to polygamy to tighten the request of polygamy in order for people can not take any chance of Regulation which can be used to order their request in polygamy if they do not fulfill the law criteria.