Pandangan yayasan dana sosial al-Falah Kota Malang terhadap potensi disfungsi lembaga amil zakat pasca Undang-Undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

INDONESIA:

Pengelolaan zakat di Indonesia mulai memasuki dimensi baru dalam pengaturannya. Setelah berlaku selama 12 tahun, akhirnya pada tanggal 27 Oktober 2011, melalui Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dicabut dan diganti oleh Undang-Undang baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Tentunya dengan berubahnya Undang-Undang berubah pula peraturan-peraturan yang ada, dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, Lembaga Amil Zakat diberi keluasan dalam pengelolaan dan pendayagunaan, akan tetapi dalam Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011, ada indikasi penyempitan ruang gerak bagi para amilin ini.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui indikasi potensi disfungsi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, pendapat dari pengelola zakat, infaq dan shadaqah Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang terhadap indikasi potensi disfungsi pengelolaan zakat pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Informan penelitian ini adalah Direktur Pelaksana, Staff Lembaga Amil Zakat Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang. Metode Penelitian termasuk dalam Jenis Penelitian lapangan, melalui pendekatan kualitatif, metode pengumpulan data, dengan wawancara dan dokumentasi, sedangkan metode analisis datanya, deskriptif komparatif dan deskriptif kualitatif.

Dari penelitian ini, penulis dapat mengambil suatu kesimpulan tentang indikasi potensi disfungsi Lembaga Amil Zakat Pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat serta pandangan Yayasan Dana Sosial Al-Falah Kota Malang terhadap indikasi potensi disfungsi Lembaga Amil Zakat Pasca Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011. Dalam Undang-Undang ini mengindikasikan potensi disfungsi dari segi redaksi yang ambigu, multi tafsir, tidak memberikan kejelasan kedudukan, fungsi, seperti dalam hal berikut ini yang belum jelas memberikan kedudukan Lembaga Amil Zakat, pasal 17 “Untuk membantu BAZNAS dalam pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat, masyarakat dapat membentuk LAZ”. Pandangan Yayasan Dana Sosial Al- Falah Kota Malang terhadap indikasi potensi disfungi pasca Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 berada pada beberapa faktor: 1). Undang-Undang Melakukan dua fungsi, 2). Kelembagaan Badan Amil Zakat Nasional, 3). Eksistensi Lembaga Amil Zakat dalam Kewenangan dan Ruang Gerak, 4). Jaminan Sentralisasi dari Pemerintah, 5). Undang-Undang Organisasi Masyarakat Nomor 08 Tahun 1985, 6). Kesenjangan antara Badan Amil Zakat Nasional dan Lembaga Amil Zakat. Enam faktor diatas akan terjadi potensi disfungsi dalam pemberlakuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

ENGLISH:

Management of zakat in Indonesia begins to enter a new dimension in its regulation. After valid for 12 years, finally on October 27, 2011, through the Plenary Session of the House of Representatives, Act Number 38 Year 1999 on Zakat Management repealed and replaced by a new Act namely Law Number 23 Year 2011 on the management of Zakat. Obviously with the change in the Act also changed the existing regulations, the Law Number 38 Year 1999, the Amil Zakat Institution given the breadth of the management and utilization, but the Act Number 23 Year 2011, there is an indication of the narrowing of the space for this amilin.

This study aims at determines the potential dysfunction indications in Act Number 23 Year 2011 on the management of Zakat, the opinion of zakat, infaq Social Fund Foundation and Sadaqah Al-Falah Malang for indications of potential dysfunction zakat management after Act Number 23 Year 2011 on Management of Zakat. Informants of this study are the Managing Director, Staff Institute Amil Zakat Foundation Social Fund Al-Falah Malang. Methods the study included the type of field research, qualitative approach, data collection methods, with interviews and documentation, while the method of data analysis, comparative descriptive and qualitative descriptive.

From this study, the author can take conclude the potential dysfunction indications of Amil Zakat Institution Act Number 23 Year 2011on the management of Zakat Foundation Social Fund and the view of Al-Falah Malang for potential dysfunction indications of Amil Zakat Institution Act Number 23 year 2011.In this Act indicates a potential dysfunction in terms of editorial ambiguity, multiple interpretations, unclear position, and function, as chapter 17, "BAZNAS To assist in the implementation, collection, distribution, and utilization zakat, the public can form LAZ". That does not posit Amil Zakat in clearly position. The view of Social Fund Foundation Al-Falah Malang for potential dysfunction indications after Act Number 23 Year 2011 is based on several factors: 1). the Law under two functions, 2). Institutional of Agency Amil Zakat, 3). National Amil Zakat Institution existence in authority and Space, 4). Warranty centralization of Government, 5). Civil Society Organizations Act Number 08 Year 1985, 6). the gap between the Agency and the National Amil Zakat Institution. Six factors above are the potential dysfunction in the enactment of Law Number 23 Year 2011 on the management of Zakat.