Penerapan hak hadlânah pasca perceraian berdasarkan jenis kelamin anak perspektif hukum Islam: Studi kasus pada masyarakat Desa Tanjung Bumi Kabupaten Bangkalan Madura

INDONESIA:

Praktik Hadlanah merupakan pengasuhan anak yang wajib dilakukan oleh setiap orang tua. Pengasuhan tersebut wajib dilaksanakan dalam kondisi apapun, termasuk pasca perceraian. Dalam hukum Islam dan KHI pasal 105 tentang akibat terjadinya perceraian, dijelaskan bahwa anak yang belum mencapai umur mumayyiz merupakan hak ibu, apabila anak telah mumayyiz, maka diberikan hak untuk menentukan pengasuhan atas dirinya. Hal tersebut berbeda dengan praktik hadlanah yang ada di desa Tanjung Bumi. Bagi masyarakat desa Tanjung Bumi penyelesaian perkara hadlanah pasca perceraian berdasarkan pada jenis kelamin anak. Apabila anak tersebut perempuan maka hak asuh ada ditangan bapak, sedangkan apabila anak tersebut laki-laki, maka hak asuh diserahkan kepada ibu.

Tujuan utama kajian ini adalah untuk mengetahui faktor apa yang melatar belakangi masyarakat Desa Tanjung memilih mempraktikkan hadlanah pasca pereceraian berdasarkan jenis kelamin anak. Selanjutnya untuk mengetahui bagaimana hadlanah perspektif hukum Islam dalam pandangan tokoh agama dan tokoh masyarakat desa Tanjung Bumi.

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Sebagian besar data primer dikumpulkan melalui metode wawancara dan observasi lapangan. Literatur dan dokumentasi terkait persoalan ini digunakan sebagai data skunder. Setelah terkumpul selanjutnya di analisis menggunakan metode deskriptif.

Berdasarkan pada analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa masyarakat desa Tanjung Bumi memilih mempraktikkan hadlanah pasca perceraian berdasarkan pada jenis kelamin anak, karena apabila anak perempuan diasuh oleh bapak, masyarakat desa Tanjung Bumi menganggap bahwa kelak ketika anak tersebut dewasa dapat membantu bapak menyiapkan segala kebutuhan bapak. sedangkan bagi seorang ibu yang lebih memilih mengasuh anak laki-laki, karena masyarakat menganggap kelakketika anak laki-laki telah dewasa dapat berbakti kepada ibu dengan menjaga dan mengawasinya serta menjadi tulang punggung bagi ibunya.

ENGLISH :

Hadlanah Practice a child care that must be performed by each parent.Parenting must be carried out under any conditions, including post-divorce. In Islamic law and KHI Article 105 of the consequences of divorce, explained that a child who has not attained the age mumayyiz mother is right, if the child has mumayyiz, then given the right to determine custody of him. This is different from hadlanah practice in the village of Tanjung Bumi. For the people of the village of Tanjung Bumi hadlanah post-divorce settlement based on the sex of the child.If the child is female then custody is in the hands of the father, whereas if the child is male, then handed over to the custody of the mother.

The main purpose of this study was to determine what factors are behind the village of Tanjung choose to hadlanah practice post-divorce by child's gender. Furthermore, to know how hadlanah perspective of Islamic law in view of the religious leaders and village community leaders Tanjung Earth.

In this study using this type of field research with a qualitative approach. Most of the primary data collected through interviews and field observations. Literature and documentation related to these issues are used as secondary data. After further collected were analyzed using descriptive methods.

Based on the analysis that had been done, it can be concluded that communities of village Tanjung Bumi choose hadlanah post-divorce practice is based on the child's gender, because if the girl cared for by the father, communities of village Tanjung Bumi assume that one day when the adult child can help father prepare all the needs of father, whereas for a nurturing mother who prefer boys, because people considered later when the boy had grown to devote to the mother as well as maintain and monitor the backbone for his mother.