Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kekuatan imperatif mediasi

INDONESIA:

Peraturan Mahkamah Agung dibuat secara rinci dengan tujuan agar proses mediasi yang dibantu oleh mediator dapat dapat berjalan dengan lancar dan menuai keberhasilan, dengan pasal-pasal pengaturan yang terperinci akan memberikan beban kepada para pihak. Hal tersebut merupakan salah satu efek jika sebuah aturan diatur dengan rigid dan detail. Salah satu ketentuan menarik dari PERMA No. 1 tahun 2008 adalah Pasal 2 ayat 3, yang menyatakan bahwa: “Tidak menempuh prosedur mediasi berdasarkan peraturan ini merupakan pelanggaran terhadap pasal 130 HIR yang mengakibatkan putusan batal demi hukum”.

Dari Pasal tersebut maka timbulah kegelisahan akademik tentang kekuatan imperaif mediasi itu sendiri yang menyebutkan putusan batal demi hukum jika tidak melakukan mediasi kemudian bagaimanakah pandangan hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang terhadap kekuatan imperatif mediasi dan bagaimana kekuatan hukum PERMA menurut Undang-undang No 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Pembuatan Undang-undang.

Penelitian ini menggunakan metode Yuridis empiris atau penelitian Hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, skripsi ini akan menggambarkan beberapa data yang diperoleh dari lapangan dengan melakukan wawancara Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang, dan juga dokumentasi sebagai metode pengumpulan data. Kemudian dilanjutkan dengan proses editing, diklasifikasikan, kemudian dianalisa. Selain itu, proses analisa tersebut juga didukung dengan kajian pustaka sebagai referensi untuk memperkuat data yang diperoleh dari lapangan. Sehingga dengan proses semacam itu, dapat diperoleh kesimpulan sebagai jawaban atas dua pertanyaan diatas.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mediasi memiliki kekuatan yang imperatif karena memang harus dilaksanakan sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 2008 tentang prosedur mediasi, hanya saja para hakim kurang setuju dengan adanya pernyataan pada isi pasal 2 ayat 3 yang menyatakan putusan batal demi hukum. Dan kekuatan hukum dari PERMA ini adalah mengikat muthlak mengingat di naungi oleh Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang No. 3 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang No. 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dalam kewenanganya mengeluarkan peraturan yang bersifat diakui dan mengikat sesuai Pasal 7 ayat (4) beserta penjelasanya.

ENGLISH:

Regulation of Supreme Court made in detail with a purpose to process of mediation assisted by mediator can walk at ease and reach efficacy, with sections arrangement of detailed will give burden to the parties. The mentioned represent one of the effect if a order arranged with rigid and of detail. One of the rule withdraw from PERMA No.1 2008 is section 2 article 3, expressing that: "Do not go through procedure of mediation pursuant to this regulation represent collision to section 130 HIR that resulting decision cancel for the of law".

From the section hence arising restlessness of academic about strength of imperative mediation itself that mentioning decision cancel for the shake of law, otherwise conduct mediation then how judge view justice of religion sub-province of Malang to strength of imperative mediation and how legal force of PERMA according to code of No.10 2004 about regulation of legislating.

This research use method of juridical empirical or research of empirical law with descriptive qualitative approach, this thesis will depict some obtained data of field by interview judge justice of religion sub-province of Malang, as well as documentation as data collecting method. Then continued with process of editing, clarification, and analysis. Besides, the analysis process is also supported with book study as reference to strengthen obtained data of field. So that with process a kind of this, can be obtained by conclusion in response to two question above.

Result of this research indicate that mediation have the power of which is imperative because it is true have to be executed as regulation of supreme court of No.1 2008 about procedure of mediation, just only all judge less agree with the existence of statement at content section 2 article 3 expressing decision cancel for the shake of law. And legal force of this PERMA is to fasten absolute remember under the aegis of constitution 1945 and code of No.14 1985 about supreme court in its his authority having release regulation that recognizably and fasten as according to section 7 article 4 along with its clarification.