Pelaksanaan Akad Nikah Oleh Non Pegawai Pencatat Nikah Di Luar Kantor Urusan Agama : Studi Pandangan Tokoh Agama Kecamatan Puger Kabupaten Jember

ABSTRAK

Mayoritas masyarakat Kecamatan Puger lebih memilih pelaksanaan akad nikah di Luar KUA atau Bedolan. Hal ini dapat dilihat dari data yang menunjukan bahwa akad nikah lebih banyak dilakukan di luar KUA. Pada tahun 2016 jumlah pelaksanaan akad nikah di luar KUA mencapai 538 dan yang menikah di KUA sebanyak 462.

Dalam penelitian ini ada dua hal penting yang diteliti yaitu mengenai pandangan tokoh agama terkait pelaksanaan akad nikah diluar KUA yang menyebabkan masyarakat lebih memilih akad nikah di luar KUA, padahal dalam Peraturan Mentri Agama No. 11 Tahun 2007 Tentang Pencatatan Nikah Pasal 21 ayat 1 menjelaskan bahwa akad nikah di lakukan di KUA, meskipun ada alternativ lain yaitu boleh akad nikah dilaksanakan di luar KUA jika ada persetujuan dari PPN dan selanjutnya hal yang penting dalam penelitian ini yaitu menggali pendapat Tokoh Agama dan PPN terkait legalitas pelaksanaan akad nikah tidak dihadapan PPN.

Dalam penelitian ini jenis penelitian yang digunakan lebih mengacu pada jenis penelitian lapangan (field reseach). Hal ini dikarenakan bahwa penelitian ini lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti, sesuai dengan penelitian yang akan diteliti yaitu terkait tentang praktek akad nikah yang dilakukan di luar KUA. dalam penelitian ini, peneliti mendiskripsikan tentang obyek yang diteliti dengan mencatat semua hal yang terkait dengan obyek yang akan diteliti. Jenis pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan cara wawancara dan observasi yang selanjutkan akan di klasifikasikan dan diteliti.

Hasil dari penelitian ini menunjukan bahwa : (1) Mayoritas masyarakat Puger lebih memilih melangsungkan akad nikah di luar KUA. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya, faktor kemudahan dan pelaksanaannya. Sehingga banyak warga lebih memilih melaksanakan akad nikah di luar KUA dari pada di KUA. (2) Setiap KUA mempunyai kebijakan yang berbeda-beda, dalam menyikapi permasalahan legalitas pernikahan tidak dihadapan PPN ini KUA Kecamatan Puger melegalkan dengan alasan pernikahan yang dilakukan secara agama itu sudah sah dan tidak perlu adanya akad nikah yang baru.

ABSTRACT

The majority of people of Puger prefer to choose the marriage ceremony implementation outside of KUA or Bedolan. It can be seen from the data that show the marriage ceremony is mostly done outside the KUA. In 2016 the number of marriage ceremony implementation is outside of KUA in the entire KUA of Puger reached 538 and married in KUA as many 462 times.

In this study, there are two important things researched are about factors that cause people prefer marriage ceremony outside of KUA, whereas in PMA No. 11 Year 2007 on registration of Marriage Article 21 paragraph 1 explains that the marriage ceremony is done at KUA, although there are other alternatives namely the marriage ceremony may be performed outside KUA if there is consent from the VAT and then the important thing in this study is to explore the opinion of Religion and VAT opinion to the legality of marriage contract implementation not in front of VAT.

The research type of this research study that used more referring to the field research type (field reseach). This is caused that research is more emphasis on field data as the object of study, according to research that will be studied is related about the marriage ceremony practice conducted outside of KUA. in this study, the researcher describes about the object studied by recording all things related to the object to be studied. The type of data collection used is interviewing and observing then it will be classified and investigated.

The results of this study indicate that: (1) The majority of people prefer to hold the marriage ceremony outside of KUA. It is influenced by cultural factors, factors ease of implementation as well as to avoid prejudices of society. So many people prefer to conduct the merriage ceremony outside of KUA than in KUA. (2) Each KUA has a different policy, in addressing the issue of legality of marriage is not in front of this VAT KUA Puger District legalize on the grounds of marriage is done religiously is legal and no need for a new marriage contract.