Pandangan Hakim Terkait Penggunaan Pasal 279-282 Reglement Op De Burgerlijke Rechtvordering (RV) sebagai Pedoman Beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama : Studi Pandangan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang

ABSTRAK

Salah satu lembaga Peradilan Agama yang ada di Indonesia adalah Pengadilan Agama. Pengadilan Agama sendiri tidak mencantumkan Reglement Op De Burgerlijke Rechtvordering (Rv) sebagai sumber hukum acaranya di dalam pedoman teknisnya, tetapi terdapat beberapa aturan di dalam pedoman teknis Pengadilan Agama yang salah satunya menegaskan Pasal 279-282 Rv adalah pedoman beracara ikut sertanya pihak ketiga dalam proses perkara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama, namun disebutkan bahwa Rv di buat bukan untuk Peradilan Agama melainkan Raad Justitie. Tujuan utama Penelitian ini adalah menjelasakan Pandangan Hakim sebagai praktisi langsung di Pengadilan Agama Terkait Penggunaan Rv di Pengadilan Agama serta mendeskripsikan Penggunaan Pasal 279-282 Rv sebagai pedoman beracara Gugat Intervensi di Pengadilan Agama agar masyarakat dan akademisi dapat mengetahui proses beracara Gugat Intervensi dengan baik.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris dan menggunakan pendekatan kualitatif. Data primer penelitian bersumber dari wawancara dengan informan yaitu Hakim Pengadilan Agama Malang. Dokumentasi dan Literatur tentang persoalan yang terkait digunakan sebagai data sekunder.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah : 1. Menurut Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang Rv digunakan di Pengadilan Agama selagi pasal Rv yang terkait relevan digunakan. 2. Mengenai Penggunaan Pasal 278-282 Rv Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Malang berpendapat: a. Dalam mengajukan gugat intervensi Pasal 279 Rv bisa digunakan di Pengadilan Agama sebagai dalil hukum. b. Surat permohonan gugat intervensi di Pengadilan Agama harus sesuai dengan Pasal 280 dan 281 Rv serta penggunaannya disesuaikan dengan asas aktif memberi bantuan. c. Penggunaan dan penulisan Pasal 279-282 Rv diharuskan dalam pengabulan pengajuan Gugat Intervensi di Pengadilan Agama karena Pengadilan Agama menganut asas legalitas. d. Sifat persidangan pemeriksaan Gugat Intervensi pada pokok perkara Perceraian di Pengadilan Agama ditentukan oleh Hakim.

ABSTRACT

One of the institutions of Religious Justice in Indonesia is the Religious Courts. The Religious Courts themselves do not include the Reglement Op De Burgerlijke Rechtvordering (Rv) as the source of the legal proceedings in its technical guidelines, but there are several rules in the Technical Courts of Religious Courts which one of them affirmed Article 279-282 Rv is the guiding principle of participating third parties in the process case of Intervention in the Religious Courts, but mentioned that Rv was made not for the Religious Courts but Raad Justitie. The focus of this research is on the views of the Religious Court Judges of the Regency of Malang regarding the use of Rv and Article 279-282 Rv for attending the Intervention Lawsuit. The main purpose of this study is to describe the Judge's Views as a direct practitioner in the Religious Courts Related to the Use of the Rv in the Religious Courts and to describe the Use of Article 279-282 Rv as a guideline for the Intervention of Corruption in the Religious Courts so that the community and academia can know the proceedings of the Intervention Sufficiently.

This study uses a type of empirical research and uses a qualitative approach. The primary data of this research is from the interview with the informant, the Justice of the Religious Court of Malang. Documentation and Literature on related issues are used as secondary data.

The conclusions of this study are: 1. Rv is used in the Religious Courts as long as relevant Rv articles are used. 2. Researchers conclude that Judge of Religious Court of Malang Regency: a. In filing an intervention of Article 279 Rv may be used in the Religious Courts as legal evidence. b. The application for an intervention lawsuit in the Religious Courts shall be in accordance with Articles 280 and 281 Rv as well as their use adapted to the active basis of providing assistance. c. The use and writing of Articles 279-282 Rv is required in the submission of the Appeal of Intervention in the Religious Court because the Religious Courts adheres to the principle of legality. d. The nature of the trial of the Attorney Intervention examination on the subject matter of the Divorce in the Religious Courts is determined by the Judge.