Implementasi mediasi melalui sarana komunikasi audio visual berdasarkan Perma no 1 pasal 5 ayat (3) tahun 2016: Studi kasus Pengadilan Agama Kabupaten Malang

INDONESIA:

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui perundingan yang melibatkan pihak ketiga yang bersifat netral (nonintervensi) dan tidak berpihak (impartial) kepada pihak-pihak yang bersengketa serta diterima kehadirannya oleh pihak-pihak yang bersengketa, pihak ketiga dalam mediasi disebut mediator atau penengah yang tugasnya hanya membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya. Apabila dari pihak yang berperkara tidak bisa hadir karena jarak yang jauh, maka proses mediasi dapat dilakukan melaui komunikasi audio visual hal ini merupaka kutipan PERMA No 1 Tahun 2016.

PERMA Nomor 1 Tahun 2016 adalah Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur tentang prosedur mediasi di Pengadilan, antara lain tentang Pertemuan Mediasi dapat dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang memungkinkan semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam pertemuan. Dalam penelitian ini dibahas tentang bagaimana praktik mediasi di Pengadilan Agama Kabupaten Malang setelah diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 serta bagaimana pendapat para mediator tentang adanya mediasi melelui komunikasi audio visual (Video Call).

Penelitian ini termasuk dalam penelitian empiris. Adapun dalam pendekatan penelitian ini menggunakan pendektan kualitatif. Dalam mengumpulkan data, peneliti menggunakan metode wawancara dan dokumentasi kepada para mediator yang bertugas di Pengadilan Agama Kabupaten Malang. Untuk pengolahan data, peneliti menggunakan metode editing, classifiying, analizing, dan concluding. Dan Hasil dari penelitian ini adalah Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah melakukan praktik mediasi sesuai dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, meskipun masih ditemukan ada beberapa kendala yang tidak sesuai dengan PERMA tersebut dikarenakan fasilitas yang kurang memadahi. Dalam hal ini diharapkan Pengadilan Agama Kabupaten Malang agar selalu memberikan pengawasan dan control terhadap kinerja serta prosedur dari praktik mediasi yang dilakukan.
 
ENGLISH:

Mediation is a method of settling disputes outside the court through negotiations involving third parties who are neutral (impartial) and impartial to the parties to the dispute and acceptance of their presence by the parties to the dispute, the third party in the mediation is called a mediator or mediator who his duties only assist the parties to the dispute in resolving the matter. If the litigant can not attend due to the distance, then the mediation process can be done through audio visual communication this is PERMA No 1 of 2016.

PERMA Number 1 Year 2016 is the Supreme Court Regulation that regulates mediation procedure in Court, among others, about Mediation Meeting can be done through distance visual audio communication media which allows all parties to see and hear directly and participate in meetings. In this study discussed about the practice of mediation in Religious Courts of Malang Regency after the enactment of PERMA Number 1 Year 2016 and how the mediators opinion about the mediation through audio visual communication (Video Call).

This research is included in empirical research. As for the approach of this research use qualitative approach. In collecting the data, the researcher uses the method of interview and documentation to the mediators who served in the Religious Court of Malang Regency. For data processing, researchers use editing, classifying, analyzing, and concluding methods. And The result of this research is Religious Court of Malang Regency has conducted mediation practice in accordance with PERMA Number 1 Year 2016, although still found there are some obstacles that are not in accordance with PERMA is due to less adequate facilities. In this case the Religious Court of Malang Regency is expected to always provide supervision and control over the performance and procedures of mediation practices undertaken.