Prinsip prioritas dalam pembagian harta waris di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau

ABSTRAK

Pembagian harta waris merupakan sesuatu yang umum dimasyarakat. Terdapat tiga hukum waris yang berlaku di Indonesia termasuk hukum waris adat atau kebiasaan di Masyarakat. Termasuk pula masyarakat di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau, yang mayoritas masyarakat adat Melayu dengan menerapakan hukum Islam. Namun seiring perkembangan, terjadi pergeseran terhadap hukum yang berlaku di masyarakat. Termasuk pembagian waris yang saat ini menerapkan faktor tertentu untuk diprioritaskan. Oleh karena itu, penulis membuat dua rumusan masalah yakni Bagaimana pelaksanaan prinsip prioritas dalam pembagian harta waris di Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau dan Bagaimana prinsip prioritas ditinjau dari perspektif hukum kewarisan Islam dan hukum perdata di Indonesia.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris yang bersifat deskriptif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder. Adapun metode pengumpulan yang digunakan terdiri dari wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan pengolahan data, terdari dari tahapan edit data, klasifikasi, analisis dan penyimpulan data.

Prinsip prioritas merupakan suatu prinsip pembagian waris dengan memberikan bagian khusus kepada ahli waris tertentu dengan indikator tingkat ekonomi, kemampuan mengelola harta waris dan jasa kepada pewaris. Dalam pelaksanaannya prinsip prioritas diterapkan melalui musyawarah dan kesepakatan setelah semua ahli waris mengetahui bagian yang telah ditentukan sesuai hukum waris Islam. Selain itu, prinsip ini secara substantif tidak bertentangan dengan hukum kewarisan Islam karena pada prosesnya telah terjadi pembagian berdasarkan hukum kewarisan Islam. Sedangkan dari perspektif hukum perdata di Indonesia, prinsip prioritas menjadi alternatif pembagian waris secara kekeluargaan.

ABSTRACT

The division of inheritance is something common in the community. There are three inheritance laws in force in Indonesia, including customary law or customary law in the Community. Including the community in District Singkep, Lingga District, Riau Archipelago, the majority of indigenous Malay people by applying Islamic law. But as the development, there is a shift to the law in force in society. Includes the distribution of inheritance that is currently applying certain factors to prioritize. Therefore, the authors make two formulation of the problem of how the implementation of the principle of priority in the distribution of inheritance in District Singkep, Lingga Regency, Riau Archipelago and How the principle of priority reviewed from the perspective of Islamic law and civil law in Indonesia.

This research is a empirical research and descriptive research. This study used a qualitative approach with primary and secondary data sources. The collection method used consisted of interviews and. While the data processing, from the stage of editing, classifiying, analizing, and concluding.

The priority principle is a principle of dividing inheritance by providing specific parts to certain heirs with economic level indicators, the ability to manage the estate and services to the testator. In practice, the principle of priority is applied through deliberation and agreement after all the heirs know the part that has been determined according to Islamic inheritance law. In addition, this principle is substantively not contradictory to Islamic inheritance law because in the process there has been a division based on Islamic inheritance law. While from the perspective of civil law in Indonesia, the principle of priority becomes an alternative inheritance distribution in kinship.