Tinjauhan hukum praktek pendistribusian zakat perspektif Undang undang nomor 23 tahun 2011: Studi kasus pendistribusian Zakat di El Zawa Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

INDONESIA:

Distribusi merupakan kegiatan pemasaran yang memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen (pengolah) kepada konsumen (penerima) sehingga penggunaanya sesuai dengan apa yang diperlukanya (jenis, harga, dan saat yang dibutuhkan). Sedangkan zakat merupakan kegiatan pemberian harta benda yang wajib diberikan orang orang yang tertentu dengan beberapa syarat, atau kadar harta tertentu yang diberikan kepada orang orang yang berhak menerimanya dengan syarat syarat tertentu pula. Pendistribusian zakat merupakan kegiatan penyaluran harta yang wajib dikeluarkan oleh orang orang tertentu untuk disalurkan kepada orang orang yang berhak menerimanya dengan syarat syarat tertentu juga. Dalam pendistribusian zakat ini juga perlu adanya suatu perizinan yang disahkan oleh pejabat pemerintah atau mentri yang terdapat di dalam pasal 18 UU No 23 Tahun 2011. Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek pendistribusian zakat di el Zawa menurut UU No 23 Tahun 2011 dan mengetahui tinjauan hukum pendistribusian zakat di el Zawa sesuai dengan UU No 23 Tahun 2011.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum empiris. dengan menggunakan pendekatan yuridis soiologis. Sedangkan bahan data yang digunakan adalah bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Metode pengumpulan data yakni dengan wawancara. Dengan analisa data berdasrkan pemeriksaan ulang (editing), klasifikasi (classifying), verifikasi (verifying), analisa (analizing), dan kesimpulan (congcluding).

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa praktek pendistribusian zakat di el Zawa UIN Malang mendistribusikan dengan cara konsumtif dan produktif dan sudah memenuhi kriteria yang terdapat di pasal 25 dan 26 bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat islam yang tergolong 8 ashnaf dan dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan. Dalam tinjauan hukum pendistribusian zakat di el Zawa sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan pasal 18 bahwa LAZ wajib mendapat izin menteri atau pejabat yang ditunjuk oleh mentri. Dengan diberikanya surat keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jawa Timur Nomor 64/SK/BAZNAS.JTM/I/2018 tentang Pembentukan Unit Pengumpulan Zakat Badan Amil Zakat Nasional Provinsi Jata Timur ”El Zawa” UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

English:

Distribution is a marketing activity that facilitates the delivery of goods and services from producers (processors) to the consumer (recipient) so that its use in accordance with what is needed (type, price, and time required). While zakat is an activity of giving of goods which must be given certain people with certain condition, or certain level of property given to people who have the right to receive it with certain condition also. Distribution of zakat is an activity of distribution of property that must be issued by certain people to be distributed to people who are entitled to receive it with certain terms as well. In the distribution of zakat, it is also necessary to have a permission passed by government officials or ministers contained in Article 18 of Law No. 23 of 2011. The purpose of this study is to know the practice of zakat distribution in el Zawa according to Law No. 23 of 2011 and to know the legal review of the distribution of zakat in el Zawa in accordance with Law No. 23 of 2011.

This study includes the type of empirical legal research. using a soiological juridical approach. While the data materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection method is by interview. With data analysis based on re-examination (editing), classification (classifying), verification (verifying), analysis (analizing), and conclusion (congcluding).

The result of this research explains that pratek distribution of zakat in el Zawa UIN Malang has fulfilled the criteria contained in articles 25 and 26 that zakat must be distributed to mustahiq in accordance with Islamic Shari'ah which pertained 8 class and done based on priority scale by considering the principle of equity, justice and territorial . In a legal review the distribution of zakat in el Zawa is in conformity with the laws and regulations of article 18 that LAZ is obliged to obtain the minister's permission or an official appointed by the minister. By giving the decree of Chairman of Amil Zakat agency National of East Java Province No. 64 / SK / BAZNAS.JTM / I / 2018 on the Establishment of Zakat Collection Unit of National Amil Zakat Agency of East Jata Province "El Zawa" UIN Maulana Malik Ibrahim Malang