Sanjaya, Imam Adi (2018) Perlindungan hukum terhadap konsumen produk organik yang tidak bersertifikat: Studi di Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Malang. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
Text (Full Text)
14220114.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (5MB) |
Abstract
INDONESIA:
Sertifikasi produk organik merupakan istilah pelabelan yang menyatakan standarisasi yang diberikan terhadap produk pangan organik oleh Badan Sertifikasi Nasional (BSN) sebagai bentuk SNI dalam bidang pangan organik yang dalam diproduksinya sesuai dengan standar produksi organik dan disertifikasi oleh lembaga sertifikasi resmi. Label organik merupakan label yang terdapat pada produk pangan organik seperti halnya beras. Tingginya permintaan pasar akan produk organik, serta ditunjang gencar disuarakannya kebijakan pemerintah Kota Malang tentang pertanian organik inilah menjadikan banyaknya produk organik yang beredar di Kota Malang. Namun dari beberapa produk organik yang beredar di Kota Malang, tidak semuanya memiliki sertifikasi organik atau nonsertifikasi, sehingga hal ini menimbulkan dampak ketidaknyaanan, hingga kerugian bagi para konsumen serta produsen pemilik sertifikasi produk organik. Padahal pemerintah melalui BSN telah mengeluarkan ketetapannya SNI 01-6729:2000 tentang Sistem Pangan Organik. Rumusan masalah yang di angkat pada penelitian ini yaitu 1) Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Dinas Perdagangan dan dinas Pertanian Terhadap Konsumen Produk Pangan Organik tidak bersertifikasi, 2) Bagaimana Peran Sertifikasi Produk Organik Ditinjau dari Perspektif Maqashid Syariah.
Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian yuridis empiris (field research). Pendekatan yang digunakan penulis pada penelitian ini dengan pendekatan Yuridis Sosiologis Kualitatif. Sedangkan memperoleh data dan mengumpulkannya dengan menggunakan metode wawancara, Observasi dan dokumentasi. Kemudian data selanjutnya di analisis dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 1) Bentuk perlindungan hukum yang dilakukan dari dinas terkait terhadap konsumen yakni memberikan informasi dalam bentuk sosialisasi terhadap konsumen serta menerima serta melakukan pendampingan setiap adanya aduan bentuk pelanggaran yang terjadi. 2) Ditinjau dari Maqashid Syariah, sertifikasi produk organik merupaka regulasi pemerintah yang hanya bersifat suka rela, namun sejatinya dalam peranannya sangatlah penting bagi perlindungan konsumen sebagaimana bentuk perlindungan jiwa(Hifdz Nafs) dan perlindungan harta (Hifdz Mal).
ENGLISH:
Organic product certificate is a standard term labeling given to food products by Badan Sertifikasi Nasional (BSN) as a form of Standar Nasional Indonesia (SNI) in food organic which is produced accordance to organic production standard and is sertificated by official certification institution. Organic label is the label which is found in food product such as rice. But, it is not all of some organics in Malang have organic certificates. Food products that do not have this organic certificate is started from from the policy of Malang city government about organic agriculture until there are many uncertificated organic product in Malang city. So, it makes uncomfortable effect and disadvantage for costumers and producers of organic product certification owners. Focus of this study is: 1) How is the form of law protection by Dinas Pertanian and Perdangangan of Malang City for cosumers who do not have certificate organic food product? 2) How is the organic product sertification according to perspective Maqashid Syariah?
This study is emprical study. The approach of this study is qualitative sociology. The data collection of this study used observation, interview, documentation. The next data would be analysed with using descriptive qualitative analysis method. The results of this study are able to be concluded that : 1) The form of legal protection that has been done by Dinas Pertanian and Perdangan of Malang city is giving sosialization information for consumers, accepting, and mentoring every complaint. 2) according to Maqashid Syariah, organic product sertification is goverment regulation that is only voluntary, but actually its role is very important to consumers ptotection. It is like soul protection form (Hifdz Nafs) and treasure protection (Hifdz Mal)
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supervisor: | Anam, Khoirul | ||||||
Contributors: |
|
||||||
Keywords: | Perlindungan Hukum; Konsumen; Produk Organik; Consumer; Law Protection; Organic Product | ||||||
Departement: | Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Bisnis Syariah | ||||||
Depositing User: | Durrotun Nafisah | ||||||
Date Deposited: | 20 Feb 2019 08:42 | ||||||
Last Modified: | 20 Feb 2019 08:42 | ||||||
URI: | http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/12978 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
View Item |