Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tanah Karo terhadap transaksi penitipan padi di UD. Mbuah Page Kota Kaban Jahe

INDONESIA:

Kabupaten Tanah Karo adalah sebuah Kabupaten yang terdapat di Provinsi Sumatera Utara yang mana rata-rata penduduknya bekerja sebagai petani, khususnya di Kecamatan Kaban Jahe. Adapun dari petani di daerah tersebut dalam satu tahun ada bebrapa bulan yang digunakan untuk menanam padi yang mana padi-padi tersebut bukan untuk dijual akan tetapi untuk makan mereka dalam satu tahun kedepannya. Oleh karena itu dari bebrapa petani ada yang menitipkan padinya ke tempat penitipan padi agar lebih aman dan terjaga. Kajian ini difokuskan hanya kepada prakten penitipan padi yang ada di kilang padi Kabupaten Tanah Karo yang khususnya di kilang padi UD.Mbuah Page Kecamatan Kaban Jahe. Penekananya adalah terkait pada peraktek akadnya dan praktek katika petani mengambil barang titipannya yaitu padi. Selain itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pandangan MUI Kabupaten Tanah Karo dan juga teori wadi’ah.

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris dan juga pendekatan yuridis sosiologis dalam rangka analisis data lapangan. Sebahagian besar dari data primer dikumpulkan dari hubungan langsung dengan informan yang terkait dengan bidang kajian secara langsung atau pun tidak. Literatur dan dokumentasi tentang persoalan yang terkait digunakan sebagai sumber data sekunder. Dapat disimpulkan bahwa praktek penitipan yang ada di kilang padi terdapat gharar karena kualitas padi yang dititipkan oleh petani dengan yang diambil oleh petani telah berbeda dan itu dapat merugikan sebelah pihak yaitu adalah pihak petani. Sehingga paraktek ini bertentangan dengan teori wadi’ah, yang mana dalam teori tersebut dijelaskan bahwa dalam pengembalian barang titipan harus sama ukurannya dan juga kualitasnya.

ENGLISH:

Tanah Karo Regency is one of Regencies located in North Sumatera Province where the average of native work as farmers, especially in Kaban Jahe Sub-District. In this region, there are some months which is not all of the farmers’ crop used for eating yet for selling in the next year. Therefore, some farmers entrust the rice to the rice entrusting in order to get them more safety. This study only focused on rice entrusting in rice refinery Tanah Karo Regency especially in UD. Mbah Page Kaban Jahe Sub-Disctrict. The emphasis is on the practice of the contract and when the farmers take their rice. This study also aimed to know how is the views of MUI Tanah Karo Regency and Wadi’ah theory.

In analyzing data, this study used empirical legal method and sociological juridical approach. Most of the primary data were collected directly through the informants who exactly have or haven’t the relation with this study. Even the secondary data sources used the literature and documentation on related study. From the data, it can be concluded that the entrusting practice in the rice refinery contained of gharar, because the quality of the rice entrusted with the rice taken is different, and it gave disadvantage to the farmers side. So, this practice is on the contrary to wadi’ah theory which is explained about returning good entrusted must be same in measurement and quality.