Implementasi ketentuan kewajiban sertifikasi halal dalam UU No. 33 tahun 2014 tentang jaminan produk halal pada pelaku usaha kosmetik di Kabupaten Gresik

INDONESIA:

Kewajiban sertifikasi halal dalam UU No. 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal menjelaskan bahwasannya produk yang beredar dan diperdagangkan wajib bersertifikat halal. Adapun salah satu produk tersebut adalah kosmetik. Disahkannya UU tersebut tentu berdampak pada Pelaku Usaha Kosmetik untuk segera mendaftarkan diri bagi yang belum mendapatkan sertifikasi halal, sebelum UU tersebut efektif pada tahun 2019. Adapun permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah: 1.Implementasi Peraturan Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Pelaku Usaha Kosmetik, 2.Persoalan-Persoalan Yang Dihadapi Pelaku Usaha Dalam Memenuhi Peraturan Kewajiban Sertifikasi Halal. Penelitian ini tergolong penelitian yuridis empiris. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan bahwa pengimplementasian kewajiban sertifikasi halal dalam UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal pada pelaku usaha kosmetik di Kabupaten Gresik kurang dilaksanakan dengan baik sebab 60% belum mendapatkan sertifikasi Halal dan 40% telah bersertifikat halal. Adapun persoalan tersebut terjadi karena kurangnya sosialisasi terkait UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal. Dengan adanya penelitian ini pemerintah lebih gencar dalam melakukan sosialiasasi terkait UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

ENGLISH:

The obligation of halal certification in Law number 33 Year 2014 a About Guarantee of Halal product explains the products which are circulated and traded must be halal. One of these products is cosmetic. The legalication of the law affects Cosmetic Business Actors to immediately for those who do not have halal certificate since the law is effective in 2019. The problems discussed which are in this research: 1. The implementation of Cosmetic Business Actors to the obligation of Halal Certification, 2.The problems which are faced by Business Actors in Fulfilling the obligation of Halal Certification. This research belongs to empirical juridical research. The approach which is used is the sociological juridical approach.

Based on the results of research, it can be argued that the implementation of the obligation halal certification in Law number 33 of 2014 on Halal Product Guarantee on cosmetic business in Gresik Regency less implemented well because 60% do not get halal certificate and just 20% was get halal certificate. The problem occurs due to lack of socialization related to Law no. 33 of 2014 on Halal Product Guarantee. By the research the government should be more intense for doing socialization related Law number 33 of 2014 on Halal Product Guarantee.