Penanganan engemis oleh Dinas Sosial Kota Malang perspektif Peraturan Daerah nomor 9 tahun 2013 dan Ulama’ Syafi’iyah

INDONESIA:

Peraturan daerah Kota Malang telah menerapkan penanganan pengemis yang diatur dalam peraturan daerah Kota Malang No 9 Tahun 2013 menegaskan pengemis dan gelandangan tidak sesuai dengan norma kehidupan bangsa Indonesia, dan di dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa pemerintah melalui Dinas Sosial untuk menjalankan atau menegakkan peraturan tersebut. Penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1)Bagaimana Dinas Sosial Kota Malang dalam penanganan pengemis di Kot a Malang menurut Peraturan Daerah? 2) Bagaimana pendapat ulama’ syafi’iyah tentang Peraturan Daerah Kota Malang No 9 tahun 2013 terhadap penanganan pengemis di Kota Malang?.Penelitian ini tergolong kedalam jenis penelitian hukum empiris yang meneliti fenomena hukum.Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penanganan pengemis di Kota Malang yang diterapkan oleh Dinas Sosisl dalam kegiatan razia, mendata pengemis dan memberi informasi dan pelatihan-pelatihan. Peraturan daerah Kota Malang no 9 tahun 2013 bab III pasal 4 mengatakan bahwa penanganan anak jalanan, gelandangan dan pengemis dilaksanakan secara terpadu oleh pemerintah daerah dengan melibatkan dunia usaha dan elemen masyarakat. Sebagian ulama’ syafi’iyah menjelaskan bahwa meminta-minta karna kepentingan individu yaitu hukumya haram, dan jika kepentingan umum maka hukumnya boleh.

ENGLISH:

Local regulations of Malang has implemented beggar handling regulated by a regional law Malang No. 9 in 2013 confirms the beggars and the homeless do not fit the norm of Indonesian life, and in the regulation explains that the government through the Department of Social Welfare to execute or enforce these rules. This study found theproblems formulation , are : 1) How Malang social service in handling beggar ? 2) How do scholars' syafi'iyah about Regional Regulationin Malang No. 9 of 2013 on the handling of beggars in Malang ? This research is classified into types of empirical legal research that examines the phenomenon of law. The approach used is a sociological juridical approach. These results indicate that the handling of beggars in Malang implemented by the Department of Sosial in the activities of the raid, record beggars and impart information and training. Local regulations Malang No. 9 of 2013 Chapter III Article 4 says that the handling of street children, the homeless and beggars implemented in an integrated manner by the local government to involve the business community and community elements. Some scholars' syafi'iyah explained that begging because individual interests are unclean, and if the public interest it is permissible.