Setiyawan, Muhammad Rudy (2018) Perluasan kewenangan mediator dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 perspektif Maslahah Mursalah. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
|
Text (Fulltext)
12210079.pdf - Accepted Version Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives. Download (3MB) | Preview |
Abstract
ABSTRAK
Mediator dalam menjalankan perannya memiliki kewenangan memberikan saran untuk menentukan proses mediasi untuk mengupayakan penyelesaian sengketa, sehingga keberadaan mediator untuk menyelesaikan sengketa sangat urgen, perluasan kewenangan ini untuk menyelesaikan perkara yang telah tertera dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016.
Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan membatasi pembahasan dengan perluasan kewenangan mediator menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, dan perluasan kewenangan mediator menurut maslahah mursalah, melihat dari rumusan masalah tersebut maka tujuan yang akan dicapai peneliti adalah : untuk mengetahui perluasan mediator menurut Peraturan Mahkamah Agung yang 2008 kedalam Peraturan Mahkamah Agung yang 2016, dan mengetahui landasan hukum yang menjelaskan tentang kewenangan mediator menurut maslahah mursalah.
Penelitian ini termasuk jenis penelitian normatif, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan buku – buku mediator dan sebagian dari Al-Qur’an yang berkaitan dengan peneliti. Sumber Hukum yang digunakan adalah Sumber Hukum primer yang dihasilkan dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016, data sekunder menjelaskan tentang kajian teori dalam penelitian ini seperti Hukum Islam serta teori perundang-undang yang ada dan diperkuat dengan jurnal dan dokumen – dokumen yang mengulas tentang perluasan kewenangan mediator.
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti diperoleh kesimpulan ditinjau dari Maslahah Mursalah bahwa banyak perkara yang belum terlaksana dengan baik, seharusnya mediator mengerti seluruh Peraturan Mahkamah Agung yang baru dan tidak hanya di buat hiasan semata tetapi diterapkan dalam mediasi dan akan menjadi lebih baik mediasinya, akhir – akhir ini banyak mediator yang tidak mematuhi apalagi mengerti Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016 maka dari itu mediator harus berusaha dan mengerti antara Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2008 dengan Peraturan Mahkamah Agung Tahun 2016.
ABSTRACT
The mediator has the authority to perform its role in providing advice to determine the process of mediation to try to resolve the dispute, so that the presence of a mediator to resolve the dispute is very urgent, the expansion of the authority to resolve what has been set out in the Rules of the Supreme Court Number 01 Year 2016.
Based on the description above, researchers in conducting research and limit the discussion by expanding the authority of mediators according to the rules of the Supreme Court Number 01 Year 2016, and expansion of the authority of mediators according of maslahah mursalah, see the problem formulation of goals to be accomplished researchers is to knumberw the extension of the mediator, according to a 2008 Supreme Court Rules into the rules of the Supreme Court that 2016, and knumberw the legal basis that explains about the authority of mediators according to Maslahah Mursalah.
This research includes the numberrmative approach to this type of research is the quantitative approach. This research uses a book – the book mediator and a portion of the Qur'an with regard to researchers. Legal sources used are primary sources of Law resulting from the rules of the Supreme Court Number 01 Year 2008 and the rules of the Supreme Court Number 01 Year 2016, secondary data describes the study of the theory in the study of Islamic Law as well as the theory of the existing Act militate and reinforced with journals and documents-documents about the expansion of the authority of the mediator.
Based on the research that has been done by researchers the conclusion is concluded from maslahah mursalah that many things have not been done well, should the mediator understand all the rules of the Supreme Court's new and not just for decoration only but applied in mediation and will be better mediation, the end - the end of many mediators who do not obey let alone understand the Rules of the Supreme Court in 2016 and therefore mediator should try and understand the Rules of the Supreme Court in 2008 by the Supreme Court Rules 2016.
Item Type: | Thesis (Undergraduate) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Supervisor: | Herry, Musleh | ||||||
Contributors: |
|
||||||
Keywords: | Perluasan kewenangan mediator; Peraturan Mahkamah Agung 2016; Maslahah Mursalah; Expansion of authority of the mediator; Supreme Count rules | ||||||
Departement: | Fakultas Syariah > Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyyah | ||||||
Depositing User: | Unnamed user with username M. Dzikrullah | ||||||
Date Deposited: | 21 Jan 2019 09:19 | ||||||
Last Modified: | 21 Jan 2019 09:19 | ||||||
URI: | http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/12936 |
Downloads
Downloads per month over past year
Actions (login required)
![]() |
View Item |