Jenis barang kebutuhan pokok yang tidak dikenai pajak perspektif Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang perdagangan dan maslahah

INDONESIA:

Adanya UU PPN yangtidak membedakan daya beli masyarakat bawah dan masyarakat berpenghasilan tinggi berpotensi menciderai rasa keadilan. Termasuk Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN ini mengabaikan hak masyarakat banyak dalam mendapatkan harga pangan murah karena hanya membatasi 11 pangan.Sehingga hal ini dapat dipersoalkan karena dalam penjelasannya pasal tersebut hanya menjelaskan 11 komoditas pangan pokok saja yang bebas dari PPN. Padahal, masih banyak bahan pangan lain yang termasuk kebutuhan pokok yang semestinya bebas PPN.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah, yaitu bagaimana barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan rakyat dalam UU PPN Nomor 42 tahun 2009 jika ditinjau berdasarkan UU Perdagangan Nomor 7 tahun 2014 dan bagaimana menurut maslahah.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif atau penelitian pustaka (library research). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer yaitubahan dasar yang diperoleh langsung dari undang-undang dan bahan hukum sekunder berupa informasi tertulis dalam bentuk dokumen.

Hasil dari penelitian ini, diperoleh dua kesimpulan, pertama, Pasal 4A ayat (2) huruf b UU PPN ini mengabaikan hak masyarakat banyak mendapatkan harga pangan murah karena hanya membatasi 11 pangan yang menjadi barang non-BKP. Dalam penelitian ini, untuk barang yang dapat masuk lagi kedalam barang non-BKP yaitu ikan, ikan disebutkan dalam UU Perdagangan yang di tuangkan dalam peraturan presiden nomor 71 tahun 2015 jelas terlihat bahwa memang ikan itu juga menjadi barang kebutuhan yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak dilihat bagaimana pemerintah terus berupaya agar harga yang ditawarkan kepada masyarakat tidak menjadi sebuah barang yang memiliki beban tinggi dan masyarakat mudah untuk mendapatkannya dalam segi ekonomi harga. Kedua, UU PPN jika dilihat dari segi keberadaan maslahah menurut syara’ masuk kedalam Maslahah al-Mu’tabarah dan Maslahah Mursalah.

ENGLISH:

The existence of the UU PPN does not distinguish between lower purchasing power and potentially injure the high-income communities a sense of Justice. Including Article 4A paragraph (2) letter b UU PPN ignores the rights of the community much in getting cheap food prices because only limit food 11. So that it can be questioned because it is apparent that article just describes 11 commodities staple food are free of PPN. In fact, there are still plenty of other food including proper staples are free of PPN.

This research has two formula problem, namely how to staple items desperately needed people in the UU of PPN Number 42 in 2009 if the reviewed Trade under law number 7 2014 and how did maslahah.

This research uses a type of juridical normative research or research library (library research). The approach used was approach legislation and conceptual approach. legal material used is the primary legal materials i.e. materials obtained directly from legislation and secondary legal materials in the form of the written information in the form of the document.

The result of this research, retrieved two conclusions first, Article 4A, paragraph (2) letter b UU PPN ignores the rights of society get cheap food prices because only limit food becoming 11 goods non-BKP. In this study, for goods that can enter into a non-BKP goods namely fish, fish mentioned in the Trade UU in pour in presidential Regulation number 71 by 2015 is clear to see that indeed the fish it also became a very goods needed by people of many views of how the Government continues to strive so that the price offered to the public cannot be a goods that have a high load and the community it's easy to get it in terms of economic price. Second, the UU PPN when viewed in terms of the existence of maslahah according to sharee'ah Maslahah to the al-Mursalah Maslahah and Mu'tabarah.