Tes keperawanan bagi calon istri anggota tni ditinjau dari undang-undang hak asasi manusia nomor 39 tahun 1999 dan Maslahah Al-Mursalah

ABSTRAK

Adanya praktek penerapan Peraturan Panglima TNI Nomor Perpang/11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang Tata Cara Pernikahan, Perceraian dan Rujuk bagi Prajurit, menimbulkan adanya berbagai macam ketidakadilan yang dirasakan oleh perempuan. Di dalam peraturan mengenai pernikahan, terdapat syarat yang wajib dilakukan oleh seorang calon istri anggota TNI berupa serangkaian tes kesehatan, yang mana di dalam tes kesehatan tersebut terdapat adanya tes keperawanan. Keberadaan atau praktek tes keperawanan ini menjadikan suatu permasalahan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia berupa adanya pelanggaran atas Hak Pribadi dan adanya diskriminasi bagi seorang perempuan. Selain dari sisi Hak Asasi Manusia, jika dilihat dari segi Maslahah al-Mursalah-nya, adanya praktek tes keperawanan ini termasuk dalam sesuatu permasalahan yang tidak ada dalil pendukung ataupun dalil yang menolak secara tegas tentang praktek tes keperawanan ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah penerapan tes keperawanan sudah memenuhi hak-hak asasi manusia yang berlaku di Indonesia serta sudakah sesuai dengan ajaran Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Yuridis Normatif yang menggunakan data sekunder/bahan hukum sebagai data utama. Menggunakan pendekatan hukum yang berupa perundang-undangan (Statute Approach) dan kepustakaan (Library Reseach). Metode pengumpulan datanya menggunakan metode dokumentasi yakni, pengumpulan data atau bahan-bahan berupa dokumen, misalnya, buku-buku, jurnal, artikel, dan media lain-lain yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia beserta literatur-literatur yang dapat memperkuat pembahahasan Penelitian yang dilakukan oleh Peneliti, ataupun data-data yang membahas Maslahah mursalah.

Dari penelitian teori dan data yang dikumpulkan oleh penulis ditemukan hasil, yaitu: pertama, tes keperawanan ini melanggar Hak Asasi Manusia, terdapat pada Pasal 1 Ayat 1 yang seharusnya hak asasi manusia itu wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, serta adanya bentuk diskriminasi yang dilakukan pada perempuan. Kedua, Maslahah Mursalah, jika dilihat dari sisi syarat dan rukun nikah, maka tes keperawanan termasuk ke dalam Maslahah al-Mulghah (المصلحة الملغاة), akan tetapi jika dilihat dari segi perlakuannya, maka tes keperawanan tersebut keberadaannya tidak didukung oleh syara’ dan tidak pula dibatalkan atau ditolak oleh syara’ melalui dalil yang rinci, maka tes keperawanan termasuk ke dalam maslahah al-gharibah (المصلحة الغريبة).

ABSTRACT

The implementation of the Regulation of the Commander of TNI Number Perpang/11/VII/2007 July 4, 2007, on the Procedures of Marriage, Divorce, and Reconciliation for Soldiers causes a number of injustices felt by women. In the regulation of marriage, there is obligated requirement for someone whose fiancée is TNI member which is to undertake a set of health test, in which consists of the virginity test. The existence or implementation of virginity test causes a problem that is against Legislation Number 39 Year 1999 on Human Rights in terms of violation of Private Rights and discrimination against women. Besides from Human Rights’ side, if this problem is viewed from its Maslahah al-Mursalah, the existence of virginity test practices is included in a problem that there is no proof (dalil) that support or firmly oppose the virginity test practices. This research is aimed to understand whether the implementation of virginity test has fulfilled the applicable human rights in Indonesia and it is in accordance with Islamic teachings.

This research is classified as Juridical Normative legal research that uses secondary data/legal material as the primary data. The approach used in this research is legal approach in terms of legislation (Statute Approach) and Library Research. The method of data collection used is documentation, which is collecting data or material in form of documents, such as books, journals, articles, and other media related to the Legislation Number 39 Year 1999 on Human Rights as well as the literature that can strengthen the discussion of this research done by the researched, or data that discuss about Maslahah mursalah.

From the discussion of theory and data gathered, the researcher draws some results: First, virginity test violates Human Rights, contained within Article 1 Paragraph 1. Human Rights should be respected, upheld and protected by the country. In addition, there is a form of discrimination against women in the virginity test. Second, about Maslahah Mursalah, if it is viewed from requirements and pillars (rukun) of marriage, virginity test is included into Maslahah al-Mulghah (المصلحة الملغاة). However, if it is seen in terms of practices, the virginity test is not supported with syara’ but also it is not voided or rejected by syara’ through a detailed proof (dalil). Thus, the virginity test is included into maslahah al-gharibah (المصلحة الغريبة).