Kepemimpinan perempuan dalam prespektif Islam: Kajian tafsir maudhu'i Al-Qur'an surat An-Nisa' 34 dan Al-Mujadalah 11

INDONESIA:

Kepemimpinan perempuan selalu menjadi perbincangan kontroversi hebat abad-21, terlebih dalam menjelaskan menafsirkan bahkan menentukan hokum dari kepemimpinan seorang perempuan. Perbedaan pemikiran antar mufassir klasik dengan mufassir kontemporer disebabkan oleh semakin pesatnya perkembangan peradaban perempuan di era globalisasi dan modernisasi ini. Upaya penyetaraan hak hokum kepemimpinan terus dilakukan untuk menghilangkan segala bentuk diskriminasi atas perempuan. Penafsiran ulang terkait surat An-Nisa' ayat 34 oleh mufassir kontemporer dilakukan untuk memperoleh ke-kontekstualan hukum Al-Qur'an dengan peradaban zaman abad-21.

Tujuan Penelitian ini dilakukan untuk: (1) Mengkaji penafsiran terkait konsep kepemimpinan dengan model tafsir maudhu'i Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 34 dan Al-Mujadalah ayat 11 menurut beberapa mufassir klasik dan kontemporer diantaranya Ibnu Abbas, Imam Jalaludin, Ibnu Katsir, Musthafa Al-Maraghi, Muhammad Hasbi dan Quraish Shihab, (2) Mengkaji relevansi antara konsep kepemimpinan perempuan dalam prespektif Islam dengan konsep kepemimpinan di abad-21 ini.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan menggunakan metode deskriptif-analitik, pendekatan historis-filosofis, dilakukan dengan teknik dokumentasi, analisis, interpretasi, pengecekan keabsahan data (dengan cara kredibilitas), untuk mendapatkan hasil penelitian sesuai tujuan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan antara pemikiran para mufassir klasik dengan mufassir kontemporer terkait kepemimpinan perempuan yang berlandaskan surat An-Nisa' ayat 34. Perbedaan zaman, kondisi, situasi serta peradabanlah yang mempengaruhinya. Abad-21 bukanlah lagi abad dimana perempuan tidak bisa bergelut di kancah politik, pemerintahan, sosial, pendidikan, dan lain-lain. Mufassir kontemporer memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin asalkan tidak melanggar syari'at dan tidak mengabaikan tugas utama menjadi istri. Relevansinya dikaitkan dengan realisasi Undang-undang Dasar 1945 pasal 27 terkait persamaan hak dan kewajiban warga Indonesia, dan pasal 31 terkait hak pendidikan bagi seluruh warga Indonesia yang relevan dengan surat Al-Mujadalah ayat 11. Laki-laki atau perempuan yang menjadi pemimpin, yang terpenting adalah terwujudnyakepemimpinan maslahah, menciptakan baldatun thayyibun warabbun ghafur.

ENGLISH:

Woman's leadership always been a great 21st century's controversy, especially in explaining, interpreting and even determining the laws of a woman's leadership. The Differences thinking between classical mufassir with contemporary mufassir caused by the rapid growth of civilization of women in this globalization and modernization era. Efforts to equalize the legal rights of leadership must be continue, to eliminate all forms of discrimination's women. A reinterpretation of An-Nisa's verse 34 by contemporary mufassir was made to obtain the contextuality of the Qur'anic's law with 21st century civilization.

The aim of this study was to: (1) examine the interpretation related to the concept of leadership with the model of interpretation maudhu'i Al-Qur'an letter An-Nisa 'verse 34 and Al-Mujadalah verse 11 according to some classical and contemporary mufassir such as Ibnu Abbas, Imam Jalaludin,Ibnu Katsir, Musthafa Al-Maraghi, Muhammad Hasbi and QuraishShihab, (2) examine the relevance of the concept of women's leadership in this 21st century withthe concept of woman’s leader Islamic perspective.

The type of this research is library research using descriptive-analytic method, historical-philosophical approach, done by documentation, analysis, interpretation, checking data validity (by credibility), to get the result of research according to the aim.

The results showed the differences between the thought of classical mufassir with contemporary mufassir related to women's leadership based on An-Nisa 'verse 34. Differences of the times, conditions, situations and civilizations are the ones that influence it. The 21st century is not a century where women can not join in politics, government, social, education, etc. Contemporary mufassirs allow women to be leaders as long as they do not violate the shari'ah and do not neglect the primary duty of being a wife. Relevance is related to the realization of the Constitution of 1945 article 27 concerning equal rights and obligations of Indonesian citizens, and Article 31 related to the right of education for all citizens of Indonesia relevant to the letter of Al-Mujadalah verse 11. Men or woman who become a leader, the most important thing is the realization of maslahah leadership, for creating "baldatun thayyibun warabbun ghafur".