Efektivitas pelaksanaan Pasal 105 KHI terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian di Desa Pagedangan Kecamatan Turen Kabupaten Malang

INDONESIA:

Hadhânah atau pemeliharaan anak pasca perceraian mengandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani serta terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak. Hadhânah pasca perceraian merupakan sesuatu yang penting karena hadhânah atau pemeliharaan anak pasca perceraian yang baik akan ikut membentuk karakter anak di masa depan, dan proses pembentukan kepribadian atau karakter anak salah satunya dapat dipengaruhi dari faktor siapa dan bagaimana seorang anak selama ini di asuh. Mengingat akan pentignya hadhânah maka pelaksanaannya telah diatur secara rinci baik dalam Fiqh, Undang-undang Perlindungan Anak, Undang-undang Perkawinan serta dalam KHI. Praktik hadhânah pasca perceraian juga terjadi di Ds. Pagedangan yang notabene daerah tersebut merupakan daerah yang agamis dengan kondisi sosial keagamaan yang cukup tinggi.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana efektivitas pelaksanaan pasal 105 KHI di Ds. Pagedangan Kec. Turen Kab. Malang terhadap pemeliharaan anak pasca perceraian serta meninjau efektivitas pelaksanaan pasal tersebut dengan hukum fiqh tentang hadhânah, uu perlindungan anak dan undang-undang perkawinan.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui metode wawancara dan dokumentasi. Adapun data sekunder dalam penelitian ini yaitu buku-buku yang membahas mengenai hadhânah pasca perceraian. Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa pelaksanaan Pasal 105 huruf a dan b KHI pasca terjadinya perceraian di Ds. Pagedangan secara substansial telah berjalan efektif. Adapun Pasal 105 huruf c belum berjalan efektif. Faktor pendorong yang diperoleh dalam penelitian ini di antaranya yaitu karena adanya keinginan dan kesadaran penuh dari kedua orang tua untuk melaksanakan kewajiban menafkahi anak meskipun orang tua sudah bercerai. Adapaun faktor penghambat di antaranya yaitu karena adanya keinginan dari salah satu orang tua si anak untuk mengasuh secara sepihak dan tidak mengizinkan anak untuk bertemu dengan salah satu orang tua anak baik ayah atau ibu yang dianggap tidak bertanggung jawab menafkahi anak atau karena adanya alasan lainnya.

ENGLISH:

Hadhânah or child care after divorce has the meaning of a physical and spiritual sense, and also contains the education of children. Hadhânah after divorce is something that is important because hadhânah or child care after divorce will help to shape the character of the child in the future, and the process of the personality formation or his character that one of these factors can be influenced by whom and how a child has been nurtured. Because it is important, then it has been regulated in Fiqh, in the Child Protection Act, Marriage Act and it in KHI. Practice of hadhânah after divorce also occurs in Pagedangan village that in fact the area is a religious area with high religious social condition.

The purpose of this study is to determine the effectiveness of the implementation of article 105 KHI in Pagedangan village, Turen district, Malang to take care the children after divorce, and to review the effectiveness of the implementation of the article by fiqh law about hadhânah, the Child Protection Act, Marriage Act.

This research is an empirical study with a qualitative approach. The primary data in this study were obtained through interviews and documentation. The secondary data in this study are taken from books that discussed about hadhânah after divorce. After that, the collected data are analyzed by descriptive methods.

Based on the analysis, it is concluded that the implementation of article 105 letters A and B KHI after divorce in Pagedangan village is effective substantially, while for clause 105 letter C is not effective. The encouraging factors that obtained in the study is caused by the desire and full awareness of parents to carry out the obligation to provide for the child even if the parents divorced. The inhibiting factors are caused by the desire of a parent to care for the child unilaterally and not to allow the child to meet with one of the parents, either the father or mother who is not responsible economically for the child or because of other reasons.