The distribution of alkaline water in packaging which does not have license based on law number 18 year 2012 about food: Study at Malang City Police Resort

ABSTRACT

The license in alkaline water is guarantee for consumer. The food legislation has regulated requirement of license in every food products in distributing. The researcher has two problem formulations; first, How is the implementation of Law Number 18 Year 2012 About Food for the producer who distributes alkaline water in packaging without license, and second how is the effort which done by Malang City Police Resort to the producer of alkaline water if viewed by maslahah mursalah.

The focus and purpose of this research is to know implementation of food legislation on food violating without license and know maslahah mursalah view of police effort to producer who distributes alkaline water without license.

The research type is empirical juridical research. The research approach is juridical sociological approach. The location research is in Malang City Police Resort. The data sources used are from Mr. AL, miss AH, and consumers (AM and DKM).

The research result concluded that the distribution of alkaline water in packaging without license still happened in Malang. The producer has not fulfilled his responsibility to consumer. The implementation of food legislation considers not effective, because the legal culture and legal awareness in society still not running well. Viewed from the requirement of maslahah mursalah, the police effort has fulfilled all of criteria’s and requirements could be categorized as maslahah mursalah, but in reality the existence of license in alkaline water nothing, so it has not fulfilled maslahah mursalah that can be felt by alkaline water consumer in the real.

ABSTRAK

Izin edar dalam air alkali merupakan jaminan bagi konsumen. Undang-Undang Pangan telah mengatur keharusan izin edar pada setiap produk pangan yang beredar. Peneliti memiliki dua rumusan masalah, pertama, Bagaimana implementasi undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan bagi produsen yang mendistribusikan air alkali dalam kemasan tanpa izin edar di kota Malang, dan kedua Bagaimana upaya yang dilakukan kepolisian terhadap produsen air alkali tanpa izin edar jika ditinjau dalam maslahah mursalah.

Fokus dan tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi undang-undang pangan terhadap pelanggaran pangan tanpa izin edar dan untuk mengetahui pandangan maslahah mursalah mengenai penegakan hukum yang dilakukan kepolisian terhadap produsen pangan tanpa izin edar tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris. Pendekatannya adalah pendekatan yuridis sosiologis. Lokasi penelitian adalah di Kepolisian Resort Kota Malang. Sumber data yang digunakan adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya yaitu Bapak AL, Ibu AH dan konsumen (AM dan DKM).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peredaran air alkali dalam kemasan tanpa izin edar di Kota Malang masih marak terjadi. Produsen tersebut masih belum memenuhi kewajiban nya terhadap konsumen. Penerapan Undang-undang Pangan dalam masalah ini dianggap masih belum terlalu efektif, karena budaya hukum dan kesadaran hukum yang ada di masyarakat masih belum berjalan dengan baik. Dilihat dari syarat sebuah maslahah mursalah usaha yang dilakukan kepolisian tersebut memenuhi seluruh kriteria dan syarat untuk bisa dikategorikan maslahah mursalah, akan tetapi pada kenyataannya pengadaan izin edar tersebut tidak dilaksanakan produsen, sehingga belum memenuhi maslahah mursalah yang dapat dirasakan secara nyata oleh konsumen air alkali tersebut.