Responsive Banner

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar no.5 tahun 2013 terhadap pendirian bangunan di sempadan sungai perspektif maslahah mursalah: Studi di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar

Mufidah, Khoniatul (2018) Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar no.5 tahun 2013 terhadap pendirian bangunan di sempadan sungai perspektif maslahah mursalah: Studi di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar. Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.

[img]
Preview
Text (Fulltext)
14220131.pdf - Accepted Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (4MB) | Preview

Abstract

INDONESIA:

Implementasi peraturan Peraturan Daerah No. 5 tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Blitar adalah penerapan atas aturan-aturan yang termuat didalamnya, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. dimana peraturan daerah tersebut disusun guna mengarahkan pembangunan di kabupaten Blitar dengan memanfatkan ruang wilayah serba berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pertahanan keamanan. Dalam Peraturan Daerah kabupaten Blitar disebutkan bahwa sempadan sungai termasuk dalam kawasan perlindungan setempat, dimana tidak boleh mendirikan bangunan di sepanjang sempadan sungai yang tidak memiliki kaitan dengan pelestarian atau pengelolaan sungai, namun, yang terjadi di sempadan sungai Lekso kelurahan Wlingi ini justru digunakan oleh masyarakat untuk mendirikan bangunan rumah tinggal yang bersifat permanen.

Penelitian ini mengkaji tentang bagaimana akibat hukum pendirian bangunan di sempadan sungai Lekso Kelurahan Wlingi ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013 dan Perspektif Maslahah Mursalah, yang bertujuan untuk mendeskripsikan pendirian bangunan di sempadan sungai Lekso Kelurahan Wlingi ditinjau dari Daerah Kabupaten Blitar No. 5 Tahun 2013 dan Perspektif Maslahah Mursalah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi, analisis data dilakukan dengan metode editing, classifiying, verifying, analyzing dan concluding.

Hasil dari penelitian ini diperoleh dua temuan, pertama, Peraturan daerah Kabupaten Blitar tersebut belum terlaksana di sempadan sungai Lekso Wlingi. Pendirian bangunan dilatarbelakangi oleh keadaan ekonomi masyarakat rendah dan tidak ada sosialisasi terkait dengan larangan mendirikan bangunan di kawasan sungai. Kedua, dalam tinjauan maslahah mursalah, pendirian bangunan di sempadan sungai kelurahan Wlingi termasuk maslahah mursalah dalam tingkat maslahah dharuriyat. Masyarakat akan mengalami kesulitan hidup jika berpindah dari kawasan sungai.

ENGLISH:

Implementation of Regulation number 5 Year 2013 About the Spatial Planning of Blitar Regency is the application of the rules contained therein, whether by the government or by the community. where the regional regulation is structured to direct the development of Blitar district by utilizing the space of effective, effective, harmonious, balanced and sustainable areas in order to improve the people's welfare and defense of security. In Blitar District Regulation, it is stated that the river border belongs to the local protected area, where it can not construct along the river border which has no connection with the preservation or management of the river; however, that occurs in the Lund river border of Wlingi subdistrict is actually used by the community for to build permanent residential buildings.

This study examines how the establishment of buildings at Lekso river Wlingi village reviewed from Blitar district regulation number 5 year 2013 and perspective maslahah mursalah, which aims to describe the construction of bulidings on Lekso river Wlingi village reviewed from Blitar district number 5 year 2013 and perspective maslahah mursalah.

This research is a kind of judicial empirical research with siciological juridical approach, data collection technique with interview and documentation, data analysis is done by editing method, classifiying, verifying, analyzing and concluding.

The results of this research obtained two findings. firstly, Blitar district regulation has not been implemented on river border Lekso Wlingi. The establishment of the building is motivated by the low economic condition of community and no socialization related to the ban on building at river area. Secondly, in the overview of maslahah mursalah, construction of the building on the river border Wlingi urban village is uncluded in the dharuriyat maslahah. People will have difficult living if they move from the river area.Secondly, in the overview of maslahah mursalah, the construction of the building on the river bank of Wlingi urban village is included in the dharuriyat maslahah. People will have difficulty living if they move from the river area

Item Type: Thesis (Undergraduate)
Supervisor: Yasin, Mohamad Nur
Contributors:
ContributionNameEmail
UNSPECIFIEDYasin, Mohamad NurUNSPECIFIED
Keywords: Implementasi Peraturan Daerah; Pendirian Bangunan; Sempadan Sungai; Maslahah Mursalah; Implementation of Local regulations; Buildings; River Border
Departement: Fakultas Syariah > Jurusan Hukum Bisnis Syariah
Depositing User: Nandya Rizky Syahrani
Date Deposited: 21 Aug 2018 08:48
Last Modified: 21 Aug 2018 08:52
URI: http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/11887

Downloads

Downloads per month over past year

Actions (login required)

View Item View Item