Pemanfaatan hutan milik perhutani oleh masyarakat menurut Undang-undang nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Hukum Islam

ABSTRAK

Salah satu program Pemerintah yaitu Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Desa Gading merupakan kegiatan pemanfaatan hutan di sekitar kawasan desa hutan yang kerjasamanya melalui Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH). Kerjasama yang dilakukan selama dua belas tahun ini bertujuan untuk memberdayakan perekonomian masyarakat dan menjaga kelestarian hutan yang ada di Desa Gading. Namun dalam pelaksanaan perizinan dari pemanfaatan hutan milik Perhutani di Desa Gading ini belum diketahui secara jelas karena keanggotaan LMDH di Desa Gading tidak diketahui lagi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pelaksanaan pemanfaatan hutan yang dilakukan oleh masyarakat desa Gading, Kecamatan Tugu, Kabupaten Trenggalek dalam hal perizinannya menurut UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehuanan dan konsep ihya` al mawaat. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana tinjauan UU Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan terhadap perizinan pemanafaatan hutan oleh masyarakat desa Gading dan bagaimana tinjauan hukum islam terhadap pemanfaatan hutan tersebut. Metode Penelitian dalam jurnal ini menggunakan penelitian yuridis empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini yaitu pertama, dilihat dari kelembagaan yang terkait yaitu Perhutani bahwa izin pemanfaatan hutan milik Negara yang dikelola masyarakat desa Gading tidak diketahui izin yang sah karena tidak sesuai dengan syarat ketentuan. Kedua menurut konsep ihya` al-mawaat diperbolehkan dengan syarat tidak membuat mudharat bagi keberlangsungan lingkungan sekitar.

ABSTRACT

One of the Government's program of Community Forest Resources Management (PHBM) in Gading Village is forest utilization activity around forest village area which is cooperation through Lembaga Desa Desa Hutan (LMDH). This twelve year collaboration aims to empower the community's economy and preserve the forest in the village of Gading. However, in the implementation of licensing of forest utilization owned by Perhutani in Gading Village is not known clearly because LMDH membership in Gading Village is not known anymore.

This study aims to examine the implementation of forest utilization conducted by the people of Gading village, Tugu sub-district, Trenggalek regency in terms of licensing according to Law No. 41 of 1999 on Foresty and iIhya` al mawaat concept. The formulation of the problem in this study is how the review of Law No. 41 of 1999 on Forestry on forest conversion permit by the people of Gading village and how the review of Islamic law against the utilization of the forest. Research Methods in this journal use juridical empirical research with sociological juridical approach. Data analysis in this study using descriptive qualitative. The result of this research is firstly seen from the related institution that is Perhutani that the State-owned forest utilization permit managed by the people of Gading village is not known as a legal permit because it is not in accordance with the provisions. The second according to the concept of ihya `al-mawaat is allowed on condition does not make mudharat for the sustainability of the surrounding environment.