Penerapan Akad kerjasama dalam transaksi bisnis Tour and Travel Kota Malang: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam

ABSTRAK

Banyaknya sarana transportasi yang ada di Kota Malang sangat mempengaruhi banyaknya kerjasama dengan berbagai sistem baru yang perlu diketahui oleh masyarakat. Salah satu sistem transaksi dalam usaha jasa tersebut yakni dengan sistem seperti adanya kerjasama yang dilakukan dalam transaksi di bidang jasa tersebut. Hal ini harus diketahui hukumnya. Karena akad seperti ini hukumnya masih dalam perbedaan yang perlu dikaji lebih lanjut di samping sudah banyak dilakukan dalam masyarakat juga respon hasil sangat menguntungkan serta mempermudah alur bisnis di masa sekarang.

Skripsi ini membahas tentang 1. Bagaimana praktik jasa tour and travel di Kota Malang ditinjau dari sudut pandang hukum positif 2. Bagaimana praktik jasa tour and travel di Kota Malang ditinjau dari sudut pandang hukum Islam.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, dengan pendekatan yuridis sosiologis di mana peneliti di sini meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat dengan mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan dengan fenomena akad-akad dalam satu transaksi bisnis tour and travel di Kota Malang. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu dengan wawancara dan dokumentasi di 8 (delapan) kantor tour and travel yang terdapat di Kota Malang yang kemudian dianalisis dari perspektif hukum positif dan hukum Islam, yaitu meletakkan KUHPerdata dan KHES sebagai rujukan dalam menilai fakta-fakta khusus mengenai akad dan implementasinya antara pemilik kantor tour and travel dan pemilik rental mobil.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa akad-akad yang telah diterapkan yakni kerjasama antara pemilik tour and travel dengan pemilik rental mobil di Kota Malang ini sesuai dengan hukum positif maupun hukum Islam. Menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 20 ayat (3) KHES tentang akad kerjasama yang membagi rata keuntungan dan kerugian bagi semua pihak. Sedangkan menurut hukum positif sesuai dengan pasal 1234 KUHPerdata bahwa perjanjian kerjasama dalam kantor tour and travel tersebut tidak melanggar hukum. Sehingga tidak ada diantara semua pihak yang merasa dirugikan, dan sistem ini sudah banyak diterapkan dalam berbagai transaksi di masyarakat dan dalam dunia usaha bisnis menjadi mudah serta menguntungkan.

ABSTRACT

Number of transportation facilities in the city of Malang greatly affect the number of cooperation with various new systems that need to be known by the community. One system of transaction in the service business that is with system as cooperation used in a transaction in the field of services. This must be known to the law. Because these covenants are still in differences that need to be studied further besides this system has been done in many communities with response results are very profitable and facilitate the flow of business in this era.

Thesis discusses about 1. How the practice of tour and travel services in Malang city viewed from the perspective of positive law 2. How the practice of tour and travel services in Malang city viewed from the perspective of Islamic law.

Research is an empirical juridical research, with a sociological juridical approach where researchers here examine the legislation applicable in society by describing data found in the field with many contracts in a single transaction phenomenon in tour and travel business transaction of Malang city. Data collection is done by interview and documentation in 8 (eight) tour and travel offices located in Malang city which then analyzed from perspective of postive law and Islamic law, that putting KUHPerdata and KHES as reference in assessing specific facts about contract and implementation between the owner of the tour and travel office and car rental owners.

Results showed that contracts has been applied by cooperation between the owner of the tour and travel with car rental owners in Malang city is in accordance with positive law and Islamic law. According to Islamic law in accordance with article 20 paragraph (3) KHES about cooperation contracts that share the average profit and loss for all parties. According to positive law in accordance with article 1234 of the civil code that the cooperation agreement in the tour and travel office is not unlawful. So that none of the parties feel disadvantaged, and this system is already widely applied in various transactions in the community and in the business world of business becomes easy and profitable.