Kepatuhan pengusaha rokok terhadap Kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC): Studi di Desa Selotambak Kecamatan Kraton Kabupaten Pasuruan

ABSTRAK

Indonesia adalah negara hukum. Dalam hidup di lingkungan masyarakat tidak lepas dari aturan-aturan yang berlaku, baik aturan yang tertulis maupun tidak tertulis. Aturan-aturan tersebut harus dipatuhi sepenuhnya oleh masyarakat. Akan tetapi di Indonesia kepatuhan masyarakat terhadap hukum masih rendah, peraturan-peraturan yang sudah disepakati dan ditulis masih banyak orang-orang yang melanggar. Hal tersebut tidak hanya dikalangan pemerintah dan masyarakat tetapi juga menyebar dikalangan para pengusaha rokok. Misalnya para pengusaha rokok di Desa Selotambak mereka tidak memiliki izin kepemilikan nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) yang telah ditetapkan dalam Pasal 14 Undang-Undang Cukai. Tindakan tersebut merupakan transaksi ilegal yang telah melanggar Undang-Undang Cukai dan secara tidak langsung telah menghilangkan budaya bersaing secara sehat didalam usaha.

Penelitian ini mendiskusikan tentang bagaimana tingkat kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilikan izin nomor pokok pengusaha barang kena cukai (NPPBKC) di Desa Selotambak dan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC). Penelitian ini tergolong pada penelitian hukum empiris. Data yang dikumpulkan melalui teknik wawancara dan observasi. Kemudian data-data yang diperoleh diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengusaha rokok di Desa Selotambak belum patuh terhadap Undang-Undang Cukai. Pemilik pabrik rokok yang berada di Desa Selotambak merasa bahwa kewajibannya untuk mendaftarkan pabrik rokok mereka ke bea cukai akan menambah beban terhadap usaha mereka. Sebab disamping biaya usaha yang sudah besar masih juga dikenakan pungutan negara yang mereka anggap memberatkan. Selain itu faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan pengusaha rokok terhadap kepemilikan Izin Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) di Desa Selotambak yaitu faktor mahalnya biaya administrasi pendaftaran pabrik rokok, faktor permintaan masyarakat, dan faktor keuntungan.

ABSTRACT

Indonesia is a law country in which its society environment cannot be separated from both written and unwritten rules applied. In other words, the society must fully obey the rules. However, Indonesian people's compliance toward the law is still low so that there still many people violate the rules which have been agreed and written. The phenomenon does not only happen among the government and society but also spread among cigarette entrepreneurs. For instance, the cigarette entrepreneurs in Selotambak village do not have an ownership’s license of the principal number of taxable goods entrepreneurs (NPPBKC) as stipulated in Article 14 of Excise Law. The disobeying law-behavior is an illegal transaction which violates the Excise Law and indirectly eliminates the healthy competitive culture in business.

This study discusses how high the level of compliance possessed by cigarette entrepreneurs toward the ownership’s license of principal number of the taxable goods entrepreneurs (NPPBKC) in Selotambak Village is; and what are the other factors influenced of cigarette entrepreneurs' compliance toward the ownership’s license number of the taxable goods entrepreneurs (NPPBKC). This research belongs to empirical law research. The data is collected through interview and observation techniques. After that, the data obtained is processed and analyzed by using qualitative descriptive analysis.

The results of the study indicate that the cigarette entrepreneurs in Selotambak village do not obedient to the Excise Law yet. The owners of a cigarette factories in Selotambak village feel that their obligation to register their cigarette factory into the custom will add burden to their business. They feel that it is incriminating because they do not only have to spend high business costs but also have to pay the state levies. In addition, other factors influenced the behavior of cigarette entrepreneurs' compliance toward the ownership’s license number of the taxable goods entrepreneurs (NPPBKC) in Selotambak village are the high cost of cigarette factory’s administrative application for getting the license, the society’s demand and the benefits.