Tanggungjawab negara dalam melakukan perlindungan terhadap calon Jamaah Umrah tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi di Kementerian Agama Kabupaten Blitar

ABSTRAK

Kementerian Agama merupakan Menteri yang berwenang untuk menyelenggarakan urusan bidang keagamaan. Penyelenggaraan perjalanan ibadah umrah sendiri adalah dilakukan oleh biro perjalanan wisata yang telah mendapat izin resmi menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umrah. Namun, tak bisa dipungkiri bahwa di Indonesia, banyak sekali terjadi penelantaran jmaah, ketidak berangkatan jemaah, dan kecurangan lain yang dilakukan oleh biro penyelenggara ibadah umrah. Pada penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Kementerian Agama kabupaten Blitar, penelitian yang dilakukan adalah bentuk perlindungan terhadap calon jemaah ibadah umrah yang mendaftar di berbagai biro perjalanan yang ada di kabupaten Blitar. Hal tersebut akan ditinjau dengan hukum positif dan hukum Islam.

Dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini, maka ada dua rumusan masalah yang dirumuskan. 1) Bagaimana bentuk tanggungjawab perlindungan yang dilakukan Kementerian Agama kabupaten Blitar terhadap calon jemaah umrah kabupaten Blitar apabila terjadi kasus kecurangan yang dilakukan travel menurut Hukum Positif. 2) Bagaimana perlindungan yang dilakukan oleh Kementerian Agama jika terjadi kasus kecurangan travel terhadap calon jemaah menurut Hukum Islam.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis Empiris (Penelitian Lapangan). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sumber data primer dan skunder. Metode pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan beberapa, yakni 1) perlindungan yang dilakukan kementerian Agama adalah perlindungan Preventif dan Represif. Perlindungan represif adalah sebuah perlindungan dalam rangka penanganan terhadap penipuan yang sudah terjadi. Tanggungjawab Negara dalam hal ini kementerian Agama kabupaten Blitar sudah sesuai dengan hukum positif, hal ini dikarenakan tanggungjawab jemaah sudah ada ditangan pihak PPIU (Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah). 2. Maqasid syariah memandang bahwa hal perlindungan yang dilakukan kemenag kabupaten Blitar terhadap korban travel Nakal adalah sudah sesuai dengan Hifdz Diin (menjaga Agama) dan Hifdz Nafs (menjaga jiwa) .

ABSTRACT

The Ministry of Religious Affairs is the Minister authorized to conduct religious affairs. Implementation of Umrah's own worship trip is done by a travel agency that has been given official permission to organize travel umrah worship. However, it can not be denied that in Indonesia, a lot of neglected pilgrims, congregationlessness, and other fraud committed by the umrah organizers of worship. In this study, the authors conducted a study at the Ministry of Religious Affairs Blitar district, research conducted is a form of protection of prospective pilgrims who register at various travel agencies in Blitar district. It will be reviewed with positive law and Islamic law.

With the problems discussed in this study, then there are two formulation problems that are formulated. 1) What is the form of protection responsibility conducted by the Blitar Ministry of Religious Affairs of Blitar candidate for Umrah pilgrims in Blitar district in case of fraud committed by travel according to Positive Law. 2) How is protection done by the Ministry of Religious Affairs in case of fraudulent travel to prospective congregation according to Isla's Law

This research is a juridical empirical research (Field Research). The approach used is qualitative approach. Primary and secondary data sources. Methods of data collection with interviews and documentation.

From this research can be concluded some, that is 1) protection done by Ministry of Religion is protection of Preventive and Repressive. Repressive is a protection in the framework of handling the fraud that has occurred. State responsibility in this case the Ministry of Religious Affairs of Blitar district is in accordance with positive law, this is because the responsibility of pilgrims already in the hands of PPIU (Organizers of Umrah Worship Travel). 2) Maqasid shariah view that the protection of Blitar regency against the victims of travel Naal is already in accordance with Hifdz Diin (keeping the Religion) and Hifdz Nafs (guarding the soul).