Perlindungan hukum bagi pemilik mobil dalam perjanjian sewa-menyewa di Cakrawala Tour & Travel menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES)

ABSTRAK

Ijarah merupakan salah satu kegiatan yang diterapkan dalam dunia travel pada saat ini, salah satunya maraknya kegiatan masyarakat yang ingin mendapatkan keuntungan dan maraknya juga masyarakat yang belum mempunyai mobil. Dalam kegiatan ini tentu tidak luput dari kemungkinan akan terjadinya suatu kendala di kemudian hari, sejauh ini pemerintah hanya memberikan aturan mengenai perlindungan hukum bagi pihak penyewa dan pemberi sewa, belum ada peraturan yang menjelaskan bagaimana perlindungan hukum bagi pemilik mobil pribadi dalam perjanjian sewa-menyewa dengan pihak travel menurut Kompilasi Huku Ekonomi Syariah.

Skripsi ini membahas tentang (1) Bagaiman Praktik Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Mobil Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Di Cakrawala Tour & Travel (2)Bagaiman Praktik Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Mobil Dalam Perjanjian Sewa-Menyewa Di Cakrawala Tour & Travel menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian yuridis empiris. Dengan pendekatan penelitian yuridis sosiologis yaitu dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap beberapa responden. Lokasi yang diteliti tepatnya di Cakrawala tour & travel di kota Sidoarjo Jawa Timur. Kemudian data yang diperoleh tersebut diolah melalui proses editing, clasifying, verifying, analyzing, dan concluding.

Berdasarkan hasil penelitian dari uraian di atas, diperoleh kesimpulan bahwa, (1) praktik kerjasama dilakukan dengan langkah mendengarkan penjelasaan dari tim marketing dan negosiasi dari pihak pemilik mobil pribadi, Survey kendaraan yang akan dititipkan dengan beberapa syarat, Penjelasan simulasi bisnis selama tahun kontrak, Kontrak kerja selama 1 atau 5 tahun (jika ingin di perpanjang maka peremajaan kendaraan baru), Pemasangan aksesoris lain-lain, mobil siap sewa (2) dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah telah diatur mengenai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak dalam Pasal 290 KHES mengenai hak dan kewajiban yang telah ditentukan dalam perjanjian awal antara keduanya dan Pasal 263 KHES mengenai pemeliharaan obyek ijarah.

ABSTRACT

Ijarah is one of the recent activities applied in the travel world, one of which is the number of community activities that want to get benefit from this business and many people who do not have a car. In this activity certainly does not escape the possibility of a constraint in the future, so far, the government only provides rules on legal protection for the tenant and the lessor, there is no regulation that explains how the legal protection for private car owners in the leasing agreement with the travel under pespective of Compilation of Islamic Economic Law.

This thesis discusses about (1) Legal Protection Practice for Car Owner in Lease-Renting Agreement on Horizon Tour & Travel (2) How the Practice of Legal Protection for Car Owner in Leasing Agreement on Horizon Tour & Travel under Perspective of Compilation of Islamic Economic Law (KHES)

This research is empirical juridical research with the approach of sociological juridical research that namely by doing observation, interview and documentation to some respondents. The location of research is in Cakrawala tour & travel in Sidoarjo city of East Java. Then the data obtained is processed through the process of editing, clasifying, verifying, analyzing, and concluding.

Based on the research results, it can be concluded that, (1) cooperative practice is done by step. Listening to the explanation of marketing team and negotiation from private car owner, Survey of vehicle entrusted with several conditions, Explanation of business simulation during contract year, Contract work for 1 or 5 years (if it want to renew the rejuvenation of new vehicles), Installation of other accessories, Car rental for ready (2) Compilation of Islamic Economic Law(KHES) has regulated about the customer protection for two parties who did agreement in Article number 290 concerning right and obligation that had determined in the first agreement between parties and in the article number 263 also about the maintenance of renting object.