Tinjauan hukum penghapusan pemberlakuan member card sebelum jatuh tempo menurut hukum Islam dan Undang-undang no 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen

INDONESIA:

Kartu diskon atau member card salah satu kegiatan transaksi jual beli yang hukumnya juga terdapat pelarangannya karena kartu yang mana pemiliknya akan mendapatkan diskon dari harga barang-barang diberikan oleh perusahaan-perusahaan tertentu.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya transaksi jual beli online, adanya perjanjian usaha antara pelaku usaha dengan konsumen yang melibatkan kartu anggota dan tanggal jatuh tempo berlakunya serta banyaknya penawaran potongan harga khususnya pembelian produk gamis.

Rumusan masalah yang harus diteliti, berkaitan dengan penghapusan pemberlakuan member card sebelum jatuh tempo menurut UU perlindungan konsumen dan Hukum Islam. Ternasuk penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan member card apabila dilakukan dengan adanya biaya administrasi maka tidak diperbolehkan. Dan penghapusan member card sebelum jatuh tempo menurut UU No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hal tersebut tidak diperbolehkan karena masuk dalam larangan pelaku usaha dan melanggar hak konsumen. Dari pemaparan hasil penelitian diatas terdapat beberapa impact atau dampak dalam penggunaan member card, apabila penggunaan tersebut diteruskan dan kedua pihak tidak adanya unsur keterbukaan maka hal itu menjadi gharar. Lebih lagi ini merupakan kartu anggota yang berbentuk soft file bukan kartu member yang tercetak.

ENGLISH:

Consumer Protection a discount card is an activity of a sale and purchase transaction whose law is also prohibited because the card where the owner will get a discount from the price of goods provided by certain companies.

This research is motivated by the number of online trading transactions, the existence of business agreements between business actors with consumers involving membership card and the due date of the validity and the number of offer discounts, especially the purchase of products gamis.

The formulation of the period to be investigated relates to the abolition of membership card before maturity according to the Consumer Protection and Islamic Law. Including normative juridical research using legislative and conceptual approaches.

The results showed that the use of membership cards when done in the presence of administrative costs is not allowed. and the deletion of membership cards prior to maturity under Law No. 8 of 1999 on Consumer Protection is not considered as being banned by business actors and violating consumer rights. from the exposure of the research result above there are some impacts on the use of member card, if the use is forwarded and both parties lack the element of openness then it becomes gharar. Moreover this is a member card in the form of soft file is not a member card printed