Tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga berdasarkan prinsip indemnity menurut fatwa DSN-MUI nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah : Studi di Adira Insurance Kota Malang

INDONESIA:

Dalam Pasal 1 ayat 1 (a) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 Tentang Perasuransian menyebutkan bahwa penanggung memberikan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga. Tanggung jawab hukum pihak ketiga tersebut didasarkan atas prinsip indemnity (ganti kerugian berdasarkan keseimbangan). Prinsip indemnity menyatakan bahwa ganti kerugian yang diterima oleh tertanggung harus seimbang dengan kerugian yang dideritanya.

Dengan demikian penelitian ini memiliki dua rumusan masalah terkait permasalahan diatas yaitu bagaimana penerapan tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga berdasarkan prinsip indemnity di Adira Insurance Kota Malang serta bagaimana pandangan hukum Islam menurut Fatwa DSN-MUI nomor 21 tahun 2001 tentang pedoman umum asuransi syariah terhadap penerapan tersebut.

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan mendeskripsikan hasil penelitian menjadi uraian-uraian dengan bahasa yang baik dan benar sehingga dapat dengan mudah dipahami dan diartikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif. Tahap akhir yaitu kesimpulan. Setelah melewati tahapan analisis, maka diperoleh jawaban atas rumusan masalah penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan prosedur pemberian ganti kerugian kepada pihak ketiga yang ada di Adira Insurance adalah sesuai dengan polis yang disepakati dengan tertanggung. Ada tidaknya pemberian ganti rugi kepada pihak ketiga ditentukan oleh kesepakatan di awal. Prinsip dhaman yang merupakan landasan ganti rugi dalam hukum fikih menetapkan bahwa pemberian ganti rugi harus sesuai dengan jumlah kerugian yang ada tanpa dikurangi atau dilebihkan dari nilai yang sebenarnya, sedangkan di Adira Insurance penggantian ganti rugi tersebut digantungkan pada polis yang disepakati sebelumnya.

ENGLISH:

In Article 1 paragraph 1 (a) of Law No. 40 of 2014 concerning Insurance states that guarantor provides legal liability to third parties. The responsibility of legal liability is based on the principle of indemnity (compensation based on equilibrium). The principle of indemnity states that the compensation recieves by the insured must be balanced with the losses suffered.

Therefore, this research provides two research questions related problem above. They are; how is the application of legal liability to third parties based on the principle of indemnity in Adira Insurance Malang and how is the view of Islamic law according to Fatwa DSN-MUI number 21 year 2001 about general guidance of sharia insurance in the application.

The research method used is descriptive qualitative which describes the results of research into descriptions with a good and correct language that can be easily understood and interpreted. While this research also uses qualitative approach to answer the problem stated. Then, after going all the analysis process, the researcher found the answers of the research question stated.

The results shows that the procedure of indemnification to third parties in Adira Insurance is in accordance with the policy agreed with the insured. The presence or absence of compensation to a third party is determined on the agreement at the earliest. The principle of dhaman which is the basis of compensation in the juristic law stipulates that the indemnification must be in accordance with the amount of loss available without deducting or exceeding the true value. While in Adira Insurance, the compensation for the indemnity is based on the policy agreed upon the beginning.