Kedudukan akta kelahiran sebagai barang jaminan hutang di Koperasi: Menurut Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 tentang usaha simpan pinjam oleh koperasi dan hukum Islam

INDONESIA:

Seiring berkembangnya zaman, berkembang pula bentuk-bentuk transaksi yang semakin memberikan kemudahan bagi setiap orang. Dalam bidang hutang sendiri terutama turut berkembang bentuk-bentuk baru hak jaminan seperti akta kelahiran. Tujuan dalam penelitian ini adalah: Untuk menganalisis kedudukan akta kelahiran sebagai barang jaminan hutang menurut Permen KUKM No. 15/per/M.KUKM/IX/2015 Tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, serta untuk menganalisis tinjaun hukum Islam terhadap penggunaan akta kelahiran sebagai jaminan hutang. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan perundang-undang (statute approach) yaitu menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti. Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (conceptual approach), yaitu merupakan sebuah pendekatan dengan menggunakan suatu konsep untuk dijadikan sebagai acuan penelitian. Konsep yang digunakan dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Hasil penelitian ini yaitu, Ketentuan mengenai hak jaminan yang diberlakukan di koperasi adalah hanya berupa barang atau hak tagih atau dengan system fidusia dengan memegang teguh prinsip pemberian pinjaman yang sehat. Sehingga kedudukan dari akta kelahiran sebagai barang jaminan hutang di koperasi adalah sebagai pemenuhan atas asas kepercayaan dalam transaksi hutang di Koperasi.Adapun tinjauan Hukum Islam dalam hal ini adalah konsep akad Rahn, berdasarkan Firman Allah ta’ala dalam surah Al-Baqarah ayat 283 pemberian jaminan hutang tidaklah wajib ketika pihak-pihak yang berakad telah saling percaya dalam pemenuhan prestasinya. Sehingga kedudukan akta kelahiran sebagai jaminan hutang adalah sebagai salah satu sarana pemenuhan atas asas kepercayaan dalam bermuamalah

ENGLISH:

Along with the development of the times, developed transaction forms that increasingly provides convenience for everyone. In the field of own debt especially join in developing new forms of guarantee rights such as a birth certificate. The goal in this research are: to analyse the position of the birth certificate as a debt guarantee goods according to the regulation of the Minister KUKM No. 15/PER/M.KUKM/IX/2015 About Efforts to save Loan by cooperatives, as well as to analyze the tinjaun of Islamic law against the use of a birth certificate to guarantee the debt. This type of research is the juridical normatif research using an approach militate in law (statute approach) that examines all legislation and regulations pertaining to the legal issues that are being examined. The study also uses a conceptual approach (conceptual approach), which is an approach using a concept to serve as a reference for research. The concept of the use of the views and doctrines developed in the science of law. The results of this study, namely, the provisions regarding the guarantees imposed in the cooperative is just in the form of goods or rights or charged with the fiduciary system by holding fast to the principle of granting the loan. So the position of the birth certificate as the goods the guarantee debt in cooperative is as the fulfillment of the basic trust in the top debt transactions in the cooperative. As for the review of Islamic law in this regard is the concept of contract Rahn, based on the word of God ta'ala in surah Al-Baqarah verse 283 granting guarantee receivables is not mandatory when the parties are berakad been trusting in the fulfillment of his achievements. So the position of the birth certificate as collateral accounts receivable are as one means of fulfillment of the above principle, the belief in the she should deal