Divorce lawsuit (Cerai Gugat) of Indonesian female worker with advocate serve : Study at Tulungagung Religious Court

ENGLISH :

The divorce of Indonesian female workers in Tulungagung Religious Court now seems to have become a necessary thing to get more attention. There are about 200-400 cases that go to Tulungagung Religious Court every month. In this case, the divorce case filed by the Indonesian female workers dominates. Indonesian female workers who are outside the country mostly filed for divorce through advocate. This makes the researcher interested to study more deeply about the communication system during the advocate becomes the attorney of Indonesian female workers and the role of advocate during divorce of the female worker’s lawsuit.

This research is an empirical research or also known as field research. This research is descriptive and using qualitative approach. To obtain data of researcher use three method of data collecting, there are observation, interview and documentation.

In this study, it was found that communication between advocate and Indonesian female worker as long as divorces process by social media. The communication that exists between advocates and Indonesian female worker is a type of business communication. That business communication because the communication during divorce just a report from advocate. As for the role of advocate when being an attorney of Indonesian female worker in divorce, it is known that the advocate role starts from the making letter of attorney, registration, attending every trial until mediation process. All that process without family or principal intervention, except in proof process to present witness. In the process of registration until the trial there is no difference when handling cases of divorce of Indonesian female worker or divorce with other plaintiff. This is because there is no difference create in law. It is even known that in the mediation process, advocates act as the principal mediating attorney without differing service from the mediator. In fact, in the mediation process there should be differences in the handling of mediation by using legal counsel and mediation attended by the plaintiff and the defendant directly. With the development and advancement of technology, visual communication between mediators, plaintiffs and defendants can be established during the mediation process. This is in accordance with Article 5 verse (3) of Supreme Court Law No.1 Year 2016.

INDONESIA:

Perceraian tenaga kerja wanita (TKW) pada Pengadilan Agama Tulungagung saat ini tampaknya telah menjadi suatu hal yang perlu untuk mendapat perhatian lebih. Setiap bulan terdapat 200-400 perkara yang masuk pada Pengadilan Agama Tulungagung. Dalam hal ini, perkara cerai gugat yang diajukan oleh TKW mendominasi. TKW yang sedang berada diluar negri sebagian besar mengajukan cerai gugat melalui kuasa hukum advokat. Hal tersebut membuat peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai sistem komunikasi yang terjalin selama advokat menjadi kuasa hukum TKW dan peran advokat selama proses beracara berlangsung.

Penelitian ini merupakan penelitian empiris atau yang dikenal pula dengan penelitian lapangan. Penelitian ini bersifat deskriptif dan menggunakan pendekatan kualitatif. Untuk mendapatkan data peneliti menggunakan tiga metode pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi.

Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa komunikasi antara advokat dan prinsipal selama proses perceraian berlangsung melalui media sosial. Saat merujuk pada teori komunikasi diketahui bahwa komunikasi yang terjalin diantara advokat dan TKW merupakan jenis komunikasi bisnis. Komunikasi tersebut merupakan komunikasi bisnis karena hanya terfokus pada laporan yang diberikan oleh advokat selaku pemegang kuasa. Adapun mengenai peran advokat saat menjadi kuasa hukum TKW dalam perceraian, diketahui bahwa advokat berperan dimulai dari pembuatan surat kuasa, pendaftaran, menghadiri tiap persidangan hingga proses mediasi, tanpa adanya campur tangan keluarga maupun prinsipal, kecuali dalam proses pembuktian untuk menghadirkan saksi. Dalam proses pendaftaran hingga persidangan tidak terdapat perbedaan saat penanganan kasus perceraian tenaga kerja wanita atau perceraian dengan penggugat lain. Hal tersebut dikarenakan tidak terdapat perbedaan yang diatur didalam perundang-undangan. Bahkan diketahui bahwa dalam proses mediasi, advokat berperan sebagai kuasa mediasi prinsipal tanpa ada perbedaan pelayanan dari mediator. Padahal, dalam proses mediasi selayaknya terdapat perbedaan dalam penanganan mediasi dengan menggunakan kuasa hukum dan mediasi yang dihadiri penggugat dan tergugat secara langsung. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, seharusnya komunikasi visual antara mediator, penggugat dan tergugat dapat terjalin selama proses mediasi berlangsung. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2016.