Penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 tinjauan peraturan daerah Jawa Timur nomor 9 tahun 2010 tentang pajak daerah dan maslahah mursalah: Studi di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto

INDONESIA:

Pajak kendaraan bermotor adalah salah satu jenis pajak daerah. Berbagai faktor menyebabkan masyarakat telat membayar pajak kendaraan bermotor dan dikenakan sanksi denda. Dampaknya adalah pada pendapatan pajak daerah yang tidak maksimal. Dalam rangka memberikan keringanan bagi wajib pajak di Mojokerto, Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto melaksanakan kebijakan Gubernur Jawa Timur yang berdasar pada Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, yaitu program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015. Sebagai penegakan hukum, hendaknya program tersebut dilaksanakan sesuai peraturan yang ada dan dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat.

Skripsi ini membahas tentang 1. Bagaimana program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto ditinjau dari Pasal 66 Peraturan Daerah Jawa Timur No. 9 tahun 2010 tentang Pajak Daerah 2. Bagaimana program penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015 di Kantor Bersama SAMSAT Mojokerto ditinjau dari maslahah mursalah.

Penelitian ini tergolong dalam jenis penelitian empiris dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis, dimana peneliti disini akan meneliti peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam masyarakat dan mendeskripsikan data yang ditemukan di lapangan tentang fenomena penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor tahun 2015.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penghapusan sanksi administratif pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010, tapi pelaksanaan di lapangan belum maksimal. Berdasarkan konsep maslahah mursalah, program tersebut dapat memberikan kemaslahatan bagi seluruh pihak baik pemerintah maupun masyarakat Jawa Timur sebagai wajib pajak.

ENGLISH:

Vehicle tax is one of the types of region taxes. Various factors caused the people late to pay taxes and they were imposed of fine sanction. The impact is that region tax revenues in not maximal. In order to give incentive remission for the taxpayer of Mojokerto, SAMSAT Mojokerto Joint Office execute the policy of the Governor of East Java which is based on Article 66 of the East Java Regional Regulation No. 9 of 2010 on Region Taxes. That is the removal of administrative vehicle tax program of the year 2015. As law enforcement, the program should be conducted according to the prevailing regulations and can provide benefit for all parties, both government and society.

This thesis discusses about 1. How the program of removal administrative sanctions vehicles tax in 2015 in the SAMSAT Mojokerto Joint Office in terms of Article 66 of the East Java Regional Regulation No. 9 of 2010 on Region Taxes 2. How to program the removal of administrative sanctions vehicles tax in 2015 in the SAMSAT Mojokerto Joint Office terms of maslahah mursalah.

This research is classified in this type of empirical research with used qualitative method. The research approach that used in this study is the sociological juridical approach, where researchers here will examine the legislation apply in community and describes the data found in the field about the phenomenon of program the removal of administrative sanctions vehicles tax in 2015.

The results of this study indicate that program the removal of administrative sanctions vehicles tax in 2015 was in accordance with Article 66 of the East Java Regional Regulation No. 9 of 2010 on Region Taxes, but the implementation is not maximal. Based on maslahah mursalah concept, that program can provide benefit for all parties both government and people of East Java as a taxpayer.