Keabsahan ijazah sebagai agunan dalam akad pembiayaan perbankan syariah perspektif fiqh Syafiiyah

INDONESIA:

Hukum jaminan telah mengalami perkembangan seiring dengan pemberlakuan berbagai regulasi yang mengatur tentang praktik di perbankan syariah. Jaminan mempunyai kedudukan dan manfaat yang sangat penting dalam menunjang pembangunan ekonomi, karena keberadaan jaminan pada pembiyaan perbankan syariah ini dapat memberikan mafaat bagi kreditur dan debitur. Adanya sebuah barang jaminan (marhun) adalah untuk memberikan kepastian hukum, saling percaya dan memberikan manfaat diantara kedua belah pihak. Namun pada prinsipnya tidak semua benda jaminan dapat dijaminkan pada perbankan syariah, benda-benda yang dapat dijaminkan adalah benda-benda yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Oleh karena itu peneliti ingin menjelaskan bahwa keabsahan ijazah sebagai agunan dalam akad pembiayaan menurut regulasi perbankan syariah dan perspektif fiqh Syafiiyah.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana keabshan ijazah sebagai agunan dalam akad pembiayaan perbankan syariah menurut regulasi perbankan syariah dan bagaimana keabsahan ijazah dalam akad pembiayaan menurut fiqh syafiiyah.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan konseptual serta data sekunder, yaitu kitab-kitab fiqh Syafiiyah dan buku tentang hukum jaminan yang relevan dengan materi penelitian.

Setelah melalui analisah, diperoleh dua temuan, Pertama: Menurut regulasi perbankan syariah landasan dari Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 Tentang Akad Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah. Pihak Bank itu dapat meminta nasabah untuk menyediakan agunan tambahan selain barang yang dibiayai Bank. Kedua, menurut fiqh Syafiiyah, bahwa barang yang dijadikan jaminan harus berupa barang yang memiliki nilai harga atau uang dan syarat marhun adalah harus berupa barang yang sah diperjual belikan, maka boleh digadaikan atau dijadikan jaminan yang mana fungsinya untuk pelunasan utang bagi debitur tersebut.

ENGLISH:

Legal guarantees have experienced development in line with the enforcement of various regulations that govern the practice of Islamic Banking. The guarantees have position and benefits that are essential in supporting economic development, because the existence of guarantees in the financing of Islamic banking can give benefit to creditors and debtors. The existence of a guarantee (marhun) is to provide legal certainty, mutual trust and benefit between the two sides. However, in principle, not all objects can guarantee pledged in Islamic banking, objects which can be pledged are objects that meet certain conditions. Therefore, researchers would like to clarify that the validity of the certificate as collateral in a financing contract according to Islamic banking regulation and fiqh Syafiiyah perspective.

As for the formulation of the problem in this research is how the validity of certificate as collateral in a financing contract Islamic banking according to Islamic banking regulation and how the validity of the certificate in contract financing according to fiqh syafiiyah.

The type of research used in this study are normative method by using the approach of law and conceptual as well as secondary data, i.e. the books of fiqh Syafiiyah and books on legal guarantees that are relevant to the research material.

After going through analyzis, obtained two findings. First: According to the regulation of Islamic banking the cornerstone of the regulation of Bank Indonesia Number 46/7/PBI/2005 regarding the Proposed gathering together And Channelling of funds for banks Which carry out business activities based on sharia principles. The Bank it can ask the customer to provide additional collateral in addition to goods financed Bank. Second, according to the fiqh Syafiiyah, that any warranty of goods must be goods that have a value of money and the price or terms of the marhun is legitimate goods must be bought traded, then be pawned or made into a guarantee which function to repayment of debt to the debtor.