Akad Muzara’ah dalam kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah: Studi komperatif Empat Mazhab

INDONESIA:

Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah berlaku dengan peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syari’ah. Lahirnya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 9 tahun 1989 tentang Peradilan Agama di Indonesia. Di samping kewenangan yang telah diberikan dalam bidang hukum keluarga islam, Peradilan Agama juga diberi wewenang menyelesaikan perkara dalam bidang ekonomi syari’ah. Dilihat dari pembahasan KHES, salah satu akad yang berkembang dan banyak digunakan di masyarakat diantaranya adalah akad muzara’ah. Secara umum akad muzara’ah diperbolehkan secara mutlak dalam KHES, menariknya di kalangan ulama empat mazhab (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyyah, dan Hanbilah) terjadi perbedaan yang beragam terkait keabsahan dan ketentuan akad muzara’ah.

Mengacu pada latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan yang intensif. Pertama, bagaimana akad muzara’ah menurut fiqh empat mazhab? Kedua, bagaimana perbandingan akad muzara’ah antara empat mazhab dalam Kompilasi hukum Ekonomi Syari’ah?

Untuk menjawab rumusan masalah di atas, maka dipilih metode kajian yang tepat dan akurat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan yang mengkaji bahan-bahan hukum baik dalam peraturan perundang-undangan maupun buku dan jurnal. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-Undang dan pendekatan konseptual. Studi dokumen sangat dominan dilakukan dalam penggalian data. Analisis dilakukan dengan cara melakukan berbagai penafsiran tekstual.

Berdasarkan metode penelitian yang digunakan di atas, diperoleh dua temuan penelitian ini. Pertama, perbandingan akad muzara’ah dalam empat mazhab yang mana perbedaan terdapat pada definisi, sebagian rukun dan syarat. Adapun persamaannya terdapat pada rukun dan syarat berakhirnya akad muzara’ah. Kedua, perbandiangan akad muzara’ah antara empat mazhab dalam KHES, lebih banyak condong ke mazhab Hanafi dan mazhab Hanbali karena kedua mazhab tersebut memperbolehkan akad muzara’ah secara mutlak (tanpa terikat dengan akad lain) sebagaimana yag telah ditentukan dalam KHES.

ENGLISH:

The position of sharia Economic Law compilation applicable with the regulations of the Supreme Court of INDONESIA (PERMA) number 2 in 2008 about the compilation of sharia Economic Law. The outward of law Number. 3 in 2006 about the change in the law Number 9 in 1989 about the religion court in Indonesia. Beside the authority that have been given in the field of Islamic family law, religion court is also given the authority to solve the problem in the field of Economics Sharia. Seen from the discussion of KHES, one of the contract that developed and widely used in the society such as muzara'ah contract. Generally, muzara’ah contract ultimately permitted in KHES, interestingly among the four madzhab (Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi’iyah, and Hanbilah) there are differences occur that diverse concerned the validity and provision of muzara'ah contract.

Refers to the background above, there are a few problems that require intensive discussion. First, how is muzara'ah contract according to the four madzhab of fiqh? Second, how the comparison of muzara'ah contract between the four madzhab in the compilation of sharia Economic Law?

To answer the research question above, then selected the research methodology that appropriate and accurate. This research is the normative law research or librarianship research which examines the materials of law in regulation of legislation both books and journals. The approach used was approach legislation and conceptual approach. The study of document was very dominant done in data mining. The analysis is done by a variety of textual interpretation.

Based on the research method used above, obtained two findings of this research. First, the comparison of muzara'ah contract in four madzhab which are the differences in definition, some of tenets and terms. As for the similarities found in the tenets and terms of expiry in muzara'ah contract. Second, the comparison of muzara'ah contract between four madzhab in KHES, tend to madzhab Hanafi and Hanbali because both that madzhab allow muzara'ah contract absolutely (without tied to another contract) as specified that have been determined in KHES.