Pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara (BTN) Syariah Kantor Cabang Sementara (KCS) Malang: Perspektif undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat

INDONESIA:

Pada awalnya fungsi utama suatu bank termasuk perbankan syariah adalah sebagai lembaga yang berfungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat. Fungsi bank sebagai lembaga intermediasi sebagaimana dijelaskan di atas juga menjadi kewajiban perbankan syariah. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah menyebutkan, Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga bait al-mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. Pada Pasal 12 Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat diubah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat menyebutkan, Badan Amil Zakat dapat bekerja sama dengan bank dalam pengumpulan zakat harta muzakki yang berada di bank atas pemintaan muzakki.

Dalam penelitian ini, terdapat dua rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana model pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara Malang? 2) Bagaimana manajemen pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara Malang? 3) Bagaimana pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara Malang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?

Penelitian ini tergolong ke dalam jenis penelitian kualitatif yaitu suatu pendekatan yang dilakukan untuk memahami makna maupun proses dari obyek penelitian yang hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan zakat di Bank Tabungan Negara Syariah Kantor Cabang Sementara Malang sesuai karena telah menerapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat dengan membentuk BAZIS BTN yang merupakan UPZ BAZNAS bertugas mengelola, menghimpun, menyalurkan, dan mendayagunakan ZIS (Zakat, Infaq, dan Shadaqah) serta menerapkan asas pengelolaan zakat dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

ENGLISH:

At the beginning, the main function of a bank including Islamic banking as an institution to collect and distribute public funds. Bank’s function as an intermediary institution was described above is also applied to Islamic banking. The related terms are defined in Article 4 Paragraph (2) of Law No. 21 of 2008 concerning on Islamic Banking said that Islamic Bank and UUS can perform a social function in the form of institutions called bait al-mal, which receives funds from zakat, infaq, charity, grants, or other social funds and distributes them to the zakat management organizations. In Article 12 of Law No. 38 Year 1999 on the Zakat management amended Act No. 23 of 2011 about the Zakat management mentioned that Amil Zakat Agency may cooperate with the bank in collecting Zakat Muzaki saved in the bank based on the Muzakki’s request.k

In this study, two research problems were formulated, they are: 1) Show is the model of zakat management used in? 2) How to manage the management of zakat in the State Savings Bank Syariah Temporary Branch Office Malang? 3) How does the Zakat management applied in BTN Temporary Branch Office of Malang the according to the law No. 23 of 2011 about the Zakat management

This research is classified as a qualitative research which means an approach being made to understand the meaning and process of the object of study whose results showed that the Zakat management in Temporary Branch Office of Malang was appropriate since they have been implementing the Law No. 23 Year 2011 on Zakat management by creating BAZIS BTN as the form of UPZ BAZNAS which functioned to manage, collect, distribute, and utilize ZIS (Zakat, Infaq, and Shodaqoh) and apply the principles of Zakat management in Article 2 and Article 3 of Law No. 23 of 2011 about the Zakat management.