BRI Sharia Kawi Malang efforts in the environment conservation according to regulation of Bank Indonesia number 13/13/PBI/2011

ENGLISH:

In recent years, the decrease in air quality has been caused by an influx of air pollution. This is based on a report from the Central Bureau of Statistics, which have seen an increase in CO2 emissions. One reason is the exhaust of motor vehicles. Automobiles are in high demand and is benefitting the financers of the automotive sector, BRI Syariah Kawi Malang. This situation is contrary to Article 33 paragraph (4) 1945, which requires the implementation of a national economy that is environmentally friendly. This rule is further affirmed in Bank Indonesia Regulation Number 13/13 / PBI / 2011 (Article 9 paragraph (2) letter e) requiring BRI Syariah KC Malang to conduct an environmental impact assessment of the customer's business.

From the above problems, there are two possible resolutions: (1) How are the procedures and policies of BRI Sharia in determining an environmentally friendly financing? (3) How do the procedure and polices of Sharia BRI in preserving the environment according to Bank Indonesia Regulation Number 13/13 / PBI / 2011 on Asset Quality Rating for Sharia Commercial Bank and Sharia Business Unit?

This type of research is juridical empirical with an approach of a legal anthropology by using the normative-explorative method. The legal sources are from primary and secondary data materials, and the method of collecting data is using literature study and interview method. In addition, this data management uses editing, classification, and analysis.

The results of this research include for the procedure of financing in BRI Syariah Kawi Malang, among others: a written request, data collection, appraisal process, contracting process, pre-booking, the financing realization. For its policy, the reseach holds: (1) every entrepreneur must have a nuisance permit to business or guarantee goods that have a impact on the enviranment, (2) this permit is verified by a competent department and (3) analyzing data is not sufficient, but looking at business location is vital too.

INDONESIA:

Beberapa tahun ini, polusi udara mengalami penurunan kadar kualitasnya. Ini berdasarkan laporan dari Badan Pusat Statistik yang menjelaskan bahwa secara keseluruhan dari seluruh provinsi Indonesia mengalami peningkatan emisi karbon dioksida (CO2). Salah satu penyebabnya adalah asap kendaraan bermotor. Minat masyarakat terhadap kendaraan ini sangat tinggi. Tingginya minat ini disambut baik oleh lembaga keuangan, salah satunya bank BRI Syariah Kawi Malang, untuk melakukan pembiayaan di sektor otomotif ini. Permasalahannya, ini bertentangan dengan pasal 33 ayat (4) 1945 yang mewajibkan penyelenggaraan perekonomian nasional berwawasan lingkungan. Aturan ini diperjelas lagi dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 (pasal 9 ayat (2) huruf e) yang mewajibkan BRI Syariah KC Malang untuk melakukan penilaian dampak lingkungan atas usaha nasabah.

Dari permasalahan diatas terdapat dua rumusan masalah (1) Bagaimana prosedur dan kebijakan BRI Syariah dalam menentukan pembiayaan yang berwawasan lingkungan? (3) Bagaimana prosedur dan kebijakan BRI Syariah dalam melestarikan lingkungan hidup menurut peraturan Bank Indonesia Nomor 13/13/PBI/2011 tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah?

Jenis penelitian ini yuridis empiris dengan pendekatan antropologi hukum dengan menggunakan metode normatif-eksploratif. Dengan menggunakan sumber hukum dari bahan data primer dan sekunder. Dan metode pengumpulan datanya dengan menggunakan studi kepustakaan dan wawancara. Selain itu, pengelolaan datanya melalui editing, klasifikasi, dan analisis.

Hasil penelitian ini adalah, pertama, prosedur pemberian pembiayaan di BRI Syariah Kawi Malang, antara lain; permohonan secara tertulis, pengumpulan data, proses penilaian, proses akad, pra-boking, realisasi pembiayaan dan untuk kebijakannya, izin gangguan menjadi wajib bagi usaha atau jaminan yang berdampak langsung pada lingkungan, surat izin ini diverifikasi ke dinas terkait. Kedua, Peraturan Bank Indonesia hanya mengatur prosedur dan kebijakan untuk usaha besar dan tidak untu usaha kecil. Untuk itu, lembaga ini mengupayakan tetap