Tinjauan hukum terhadap kegiatan oper penumpang dalam angkutan bus antar kota dalam provinsi di Terminal Bayuangga Probolinggo

INDONESIA:

Di negara berkembang seperti Indonesia yang memiliki tingkat kepadatan penduduk yang besar, kegiatan perekonomian yang terus berkembang, dan arus perpindahan orang dan barang yang terus meningkat, pengembangan sarana dan prasarana transportasi sangat berperan penting sebagai penghubung wilayah untuk menunjang, mendorong, dan menggerakkan pembangunan nasional guna meningkatkan kesejahteraan rakyat. Selain itu transportasi dalam kehidupan perkotaan dan kemasyarakatan memiliki posisi yang penting dan strategis dalam pembangunan di segala sektor kehidupan. Walaupun dalam kenyataannya masih sering pengemudi angkutan melakukan tindakan yang dinilai dapat menimbulkan kerugian bagi penumpang, baik itu kerugian yang secara nyata dialami oleh penumpang (kerugian materiil), maupun kerugian yang secara immateriil seperti kekecewaan dan ketidaknyamanan yang dirasakan oleh penumpang. Oleh karena itu, dalam kegiatan oper penumpang bahwa penumpang operan sebagai pengguna jasa angkutan bus antar kota sering mengalami kekecewaan atas pengangkutan tersebut.

Maka dari itu penelitian ini, terdapat rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimana terjadi kegiatan oper penumpang dalam angkutan kota dalam provinsi di terminal Bayuangga Probolinggo? 2) Bagaimana tinjauan hukum terhadap kegiatan oper penumpang di terminal Bayuangga Probolinggo?.

Sedangkan metode penelitian ini tergolong dalam penelitian hukum empiris. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dan pendekatan perundangan-undangan. Metode analisis data yang digunakan adalah beberapa bahan analisis sebagai pedoman dalam mengolah data skripsi adalah pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisis dan kesimpulan.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah, bahwa yang menjadi alasan terjadinya kegiatan oper penumpang adalah pihak sopir, trayek angkutan bus, bus membawa sedikit penumpang dan kondisi bus tidak layak jalan untuk melakukan perjalanan. Tinjauan hukum terhadap kegiatan oper penumpang tersebut tidak sesuai dengan hukum perjanjian, hukum perlindungan konsumen, hukum pengangkutan dan ijarah menuruh Syafi’iyyah. Oleh karena itu penumpang merasa tidak mendapatkan hak-haknya sebagai penumpang akibat kegiatan oper penumpang yang dilakukan sopir tanpa pemberitahuan di awal.

ENGLISH:

In developing countries such as Indonesia with large population densities, steady economic activity, and an ever-increasing flow of people and things, the development of transportation facilities and infrastructure is so important to support, encourage and mobilize national development in order to Improve the welfare of the people. In addition, transportation in urban and civic life has an important and strategic position in development in all sectors of life. Although in reality it was still often the driver of transportation did the actions that are considered to cause losses for passengers, whether the losses are significantly experienced by passengers (material losses), as well as immaterial losses such as disappointment and discomfort felt by passengers. Therefore, in the passenger operational activity that passenger operational as a user of inter-city bus service often feel disappointment on the transportation.

Therefore, this research , has formulation of the problems, there are: 1) How about it passenger operational activity in urban transport within the province at the bus station “Bayuangga” in Probolinggo? 2) What is the law review of passenger operational activity at bus station “Bayuangga” in Probolinggo?.

While this method research was of empirical lawl research. The approach of this research used the sociological juridical and the legislation approach . The method of analysing data used some of the analysis materials as a guide in processing the data of this thesis is editing, classifying, verifying, analysing and concluding.

The result of this research was that the reason for the passengers operational activity is the driver, the bus route, the bus carrying few passengers and the bus condition is not worth to do travelling. The law review of passenger operational activity is not in suitable with the law of the agreement, consumer protection law, transportation law and ijarah ordering Syafi'iyyah. Therefore, passengers felt that they did not get their passengers' rights due to passenger operated by the driver without notice at the beginning.