Tinjauan maqashid syariah atas perubahan status upah menjadi utang: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/-Xiii/2015

INDONESIA :

Hukum pengupahan di Indonesia terus mengalami perbaikan. UU No 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan menjadi pondasi utama. Lebih spesifik pada pasal 90 (ayat) 2 mengatur tentang penangguhan upah minimum menimbulkan polemik hingga diajukannya uji materi ke Mahkamah Konstitusi, dengan hasil putusan No 72/PUU/-XIII/2015

Penelitian ini hendak menganalisis landasan epistemologi dari Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Amar putusan tersebut menyatakan bahwa pengusaha memiliki utang terhadap pekerja atas dilakukannya penangguhan upah minimum.

Jenis penelitian ini adalah Yuridis Normatif, menggunakan bahan pustaka sebagai bahan primer. Dengan menggunakan Pendekatan Historis dan Pendekatan Perundang-Undangan. Kemudian menggunakan Maqasid Syariah sebagai pisau analisisnya.

Dapat disimpulkan bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi No 72/PUU/-XIII/2015 merupakan win-win solution yang terbaik. Landasan epistemologi yang paling utama adalah yurisprudensi, yakni Putusan Mahkamah Konstitusi No 61/PUU-XIII/2010. Berdasarkan prefektif Maqasid Syariah putusan tersebut telah sesuai, Maslahah yang terkandung lebih besar daripada Mafsadahnya. Dan hal ini masuk dalam tingkat Dhoruriyah serta merupakan bentuk Hifdzu mal (melindungi harta) dan Hifdzu nafs (melindungi jiwa). Sehingga putusan final ini baik secara nalar sosial maupun uji Maqasid adalah putusan yang tepat. Dengan kepentingan masing-masing pihak telah terakomodir, pengusaha masih tetap dapat melakukan penagguhan dan pekerja/buruh tetap mendapatkan haknya yang tertunda. Saat ini tinggal pengaplikasiannya yang diharapkan dapat secara maksimal di lapangan

ENGLISH :

The regulation of Wages laws in Indonesia continue to improve. Law No. 13 of 2003 On employment becomes the main foundation. More specifically in article 90 (paragraph) 2 regulates the suspension of minimum wages causing polemic until the submission of a judicial review to the Constitutional Court, with the outcome of decision No. 72 / PUU / -XIII / 2015.

This research is about to analyze the epistemological foundation of the Constitutional Court Decision. The verdict states that the employer has a debt to the employee for the deferral of minimum wage.

This type of research is Juridical Normative, using library materials as primary material. Using the Historical Approach and the Legislative Approach. Then using the Maqasid Shariah as his analysis.

It can be concluded that Constitutional Court Decision No. 72 / PUU / -XIII / 2015 is the best win-win solution. The most important epistemological foundation is jurisprudence, namely Constitutional Court Decision No 61 / PUU-XIII / 2010. Based on the prefective Maqasid Shari'ah the ruling is appropriate, the Maslahah contained greater than the Mafsadah. And it is included in the level of Dhoruriyah and is a form of Hifdzu mall (protecting property) and Hifdzu nafs (protecting the soul). So that this final decision both in social reason and Maqasid test is the right decision. With the interests of each party has been accommodated, the entrepreneur can still do penagguhan and workers / laborers still get their rights pending. Currently Its how to application expected to the maximum in the work world.