Pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan bagi mahasiswa di Kota Malang: Perspektif Peraturan Walikota nomor 6 tahun 2015 dan Maqāsid Syari’ah

INDONESIA :

Pemberlakuan Tarif angkutan umum memiliki peran penting dalam kegiatan pengangkutan, karena Tarif merupakan pembayaran besarnya biaya yang dikenakan kepada setiap penumpang kendaraan angkutan umum. Kendaraan angkutan umum ini sangat di minati oleh berbagai kalangan dari pelajar, mahasiswa dan orang umum. Tarif angkutan ditentukan oleh pemerintah dan wajib diberlakukan oleh para pengemudi angkutan. Maka dari itu peneliti ingin mengetahui pemberlakuan tarif oleh pengemudi angkutan umum perkotaan bagi mahasiswa yang mana di tinjau dari Peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 dan Maqasid Syari’ah.

Dari latar belakang di atas muncul rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana pemberlakuan Tarif Angkutan Umum Perkotaan oleh para supir Bagi Mahasiswa di Kota Malang? 2) Bagaimana pemberlakuan Tarif Angkutan umum Perkotaan bagi mahasiswa di kota Malang di perspektif peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015 tentang Tarif Angkutan dan Maqâsid Syari’ah?.

Metode penelitian dalam skripsi ini adalah penelitian empiris dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Data yang dikumpulkan berupa data primer dan data sekunder dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan bagi mahasiswa di kota malang oleh para pengemudi telah menyalahi aturan, karena para pengemudi menarik tarif melebihi ketentuan dalam peraturan Walikota Nomor 6 Tahun 2015, selain itu tidak adanya stiker tarif yang berlaku padahal mencantumkan sticker tarif yang berlaku merupakan kewajiban pengemudi angkutan umum perkotaan. Dari segi Maqâsid Syari’ah, pemberlakuan tarif angkutan umum perkotaan bagi mahasiswa bertentangan dengan teori tersebut karena masih dapat merugikan salah satu pihak.

ENGLISH :

Tariff application has an important role in transportation activities since it is the payment or fee charged to each passenger. These public transportations are highly regarded by particular categories of people such as students and others. The tariff that has been determined by the government are required to be imposed by the drivers of public transportation. Therefore, the author wants to know about the urban public transportation tariff for students’ implementation based on the Regulation of Mayor No. 6 of 2015 and MaqasidShariah.

Based on the background above, there are some formulation of problems. They are: 1) How the implementation of Urban Public Transportation Tariff by the drivers for Students in Malang? 2) How the implementation based on Mayor’s Regulation Number 6, 2015 and MaqasidShariah perspective?

This research method shows empirical juridical by using qualitative descriptive approach. The data collected is the form as primary data while the secondary data conducted with observation and interview techniques.

The result of this study indicates that the implementation of urban public transportation tariff for students in malang city has violated the rules.It is because the drivers withdraw tariffs exceeding the provisions in Mayor’s regulation No. 6 of 2015. Moreover, there is no tariff stickers thatapplied by the drivers. Yet, it is the obligation of the driver of transportation. In terms of Maqasid Syari'ah, the application of urban public transportation tariff for students is contradictory to the theory because it can still harm one party.