Ketentuan merek yang tidak dapat didaftar dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis perspektif hukum Islam : Studi terhadap kasus merek yang ditolak dalam putusan Mahkamah Agung nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015

INDONESIA:

Merek yang didaftarkan kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual harus memenuhi ketentuan Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 22 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Menurut aturan tersebut, bahwa salah satu merek yang pendaftarannya ditolak yaitu peniruan terhadap merek yang sudah terkenal, seperti pada kasus Pierre Cardin yang diputuskan dalam Putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Putusan tersebut menghasilkan dissenting opinion (perbedaan pendapat) dimana hakim memiliki pandangan yang berbeda tentang keterkenalan merek Pierre Cardin.

Fokus tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisa konsep merek yang tidak dapat didaftar dalam putusan merek yang ditolak pada putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 perspektif UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, serta untuk menganalisa putusan Mahkamah Agung No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 berdasarkan hukum Islam.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan komparatif (comparative approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Metode pengumpulan bahan hukum dengan penentuan bahan hukum, pengkajian bahan hukum dan inventarisasi bahan hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep merek yang tidak dapat di daftar dalam kasus merek yang ditolak pada Putusan MA Nomor 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 mencakup tiga hal yaitu meniru atau menyerupai merek terkenal, memakai nama orang terkenal, dan pemohon yang tidak beritikad baik. Berdasarkan UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek dan UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, terhadap merek tersebut harus ditolak pendaftarannya. Berdasarkan hukum Islam, yang menguasai sesuatu terlebih dahulu yang diakui sebagai pemilik pertama berdasarkan kaidah-kaidah istishhâb. Sehingga, merek Pierre Cardin asal Perancis adalah yang berhak mendapat perlindungan karena telah ada lebih dulu dibanding merek Pierre Cardin asal Indonesia. Oleh karena itu, terhadap merek-merek Pierre Cardin yang muncul setelah lahirnya Pierre Cardin tidak diakui kecuali sebelumnya telah ada perjanjian. Bahwa peniruan suatu merek dapat memberikan kemudharatan karena dapat merugikan pemilik merek dan dapat menimbulkan kebingungan bagi masyarakat dalam melihat keaslian produk.

ENGLISH:

Trademark which registered at the Directorate General of Intellectual Property Rights must comply with the provisions of Article 20, Article 21 and Article 22 of Law No. 20 of 2016 on Marks and Geographical Indications. According to these rules, one of the brands that are denied registration is imitation of well-known marks, such as in the case of Pierre Cardin which was decided in Supreme Court Decision No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015. The verdict resulted in a dissenting opinion (difference of opinion) where judges have different views about the fame of brand Pierre Cardin.

The focus of this research is to analyze the concept of a trademark that can not be registered under the trademark rejected in Supreme Court Decision No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 perspective of Law No. 15 of 2001 on Trademarks and Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, and to analyze the Supreme Court Decision No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 based on Islamic law.

This research is a normative legal research by using statute approach, conceptual approach and comparative approach. While the legal materials used are primary and secondary legal materials. The method of collecting legal material to the determination of legal materials, assessment and inventory of legal materials law.

The results of this study indicate the concept of a trademark that can not be registered under the trademark rejected in Supreme Court Decision No. 557 K/Pdt.Sus-HKI/2015 includes three things: imitate or resemble well-known mark, using the name of a famous person, and the applicant have a bad faith. Under Law No. 15 of 2001 on Trademarks and Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications, the trademark should be denied registration. Based on Islamic law, the first master something that is recognized as the first owner by the rules istishhâb. Thus, the trademark of Pierre Cardin from French is entitled to get the protection because there have been earlier than the trademark of Pierre Cardin from Indonesia. Therefore, the trademark of Pierre Cardin that appears after the birth of Pierre Cardin is not recognized except there was an agreement. That the imitation of a mark can provide mudharat because it can harm the trademark owner and could cause confusion for the public to see the authenticity of the product.