Pengawasan kepemilikan tanah absentee ditinjau dari hukum Islam: Studi di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang

INDONESIA:

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang tidak dapat terpisahkan dengan kehidupan manusia. Karena bagi manusia, tanah merupakan tempat untuk hidup dan sumber kehidupan sebagai tempat berusaha dan merupakan faktor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Indonesia telah memiliki ketentuan khusus yang mengatur tentang pertanahan yaitu dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang biasa disebut UUPA yang didalamnya dicanangkan program Landreform dan salah satu programnya adalah mengenai mengawasi pemilikan tanah absentee.

Penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu : 1) Bagaimana Sistem Pengawasan Kepemilikan Tanah Absentee di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Malang ? 2) Bagaimana Pandangan Hukum Islam Terhadap Pengawasan Kepemilikan Tanah Absentee ?.

Penelitian Ini merupakan Penelitian Yuridis Empiris yang menggunakan Pendekatan Deskriptif Analitis, Penelitian yang didasarkan pada pemecahan masalah berdasarkan fakta-fakta dan kenyataan-kenyataan yang ada pada saat sekarang, serta memusatkan pada masalah aktual yang terjadi pada saat penelitian dilaksanakan.

Penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan kepemilikan tanah absentee di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) tidak efektif atau sangat lemah, hal ini ditunjukkan pada pasal 12 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) bahwa setiap 6 bulan sekali laporan hasil pengawasan ditujukan kepada menteri agraria. Faktornya adalah Kurangnya sosialisasi atau sarana dan prasarana, kurangnya data yang dimiliki oleh Kantor BPN, teknis pengawasan yang digunakan adalah Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Camat dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Notaris.

ENGLISH:

Land which is inseparable from human life is the reward from the Almighty. For every people, it is the place to live and the source of life. Further, it is the important factor for the human life. Indonesia has the specific terms which organizes about land in law no 5 of 1996 on The Basic Regulations of Agrarian Principles (UUPA). It stated the Landreform programs. The major program of Landreform programs is the surveillance of absentee land ownership.

The research problems of this study are: (1) How is the system of the surveillance of absentee land ownership at National Land Office Malang Regency? (2) How does Islamic law view the surveillance of absentee land ownership?.

This study employed juridical empirical research in which used analytical descriptive approach. The research is based on the problem solving of facts, realities and actual issues that occurred in the study time.
It has been concluded that the surveillance of absentee land ownership at National Land Office (BPN) is ineffective or too weak. It can be investigated in article 12 of the regulation of Agrarian Minister affairs and Spatial or National Land Agency (BPN) that in every 6 months the surveillance report which is addressed to agrarian minister showed that the lack of socialization or facilities and infrastructure and the lack of BPN office data. Technical supervision used in the surveillance of absentee land is Land Titles Registrar (PPAT) Sub- district head and Land Titles Registrar (PPAT) Notary Public.