Persepsi konsumen terhadap kontrak baku pada perusahaan jasa telekomunikasi internet berlangganan: Studi pada konsumen berlangganan jasa telekomunikasi di Desa Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang

INDONESIA:

Penggunaan jaringan internet saat ini semakin banyak diminati. Namun semakin banyaknya perusahaan jasa penyedia layanan telekomunikasi, semakin banyak pula permasalahan yang timbul. Salah satunya ialah tidak adanya keseimbangan antara konsumen dan penyedia jasa akibat kontrak baku yang harus ditandatangani di awal perjanjian. Adapun rumusan masalah yang diambil untuk penelitian ini adalah (1) Bagaimana persepsi pengguna layanan internet terhadap kontrak baku berlangganan pada perusahaan jasa telekomunikasi? (2) Bagaimana penggunaan kontrak berlangganan pada perusahaan telekomunikasi ditinjau berdasarkan Undang-undang Perlindungan Konsumen dan prinsip keadilan dalam hukum Islam? Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, berbagai masalah timbul seperti kenaikan tarif yang signifikan, seringnya gangguan pada layanan TV kabel, lambatnya tanggapan dari penyedia jasa atas komplain oleh konsumen, serta pemutusan layanan yang harus dibayar penangguhannya, disebabkan karena kontrak atau perjanjian awal yang kurang dipahami oleh pengguna, serta tidak dijelaskan secara spesifik setiap layanan yang ditawarkan, dan juga tidak dipahaminya kontrak baku yang berisi klausula-klausula oleh konsumen. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, layanan internet yang diberikan oleh penyedia jasa kepada responden masih belum memenuhi ketentuan yang terdapat dalam pasal 18 ayat 1 dan ayat 2, karena telah mengurangi manfaat jasa yang menjadi objek jual beli jasa serta membuat pengubahan lanjutan secara sepihak. Penyedia jasa juga belum sepenuhnya memberikan hak-hak konsumen seperti dalam pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Untuk bisa mencapai prinsip keadilan, maka sebenarnya diperlukan khiyar dalam transaksi. Dimana khiyar dapat memberikan kesempatan kepada pihak penerima untuk melakukan pilihan melanjutkan transaksi atau tidak

ENGLISH:

The use of the internet network is currently getting a lot of interest. But the growing number of telecommunications service providers service company, the many problems that arise. One of them is the lack of balance between consumers and service providers due to the standard contract to be signed in the beginning of the agreement. As for the formulation of the problem to be taken in this research are (1) How the perception of the user's internet service standart contract service company subscribing to telecommunications? (2) how the use of contracts subscribing on telecommunications companies are reviewed based on consumer protection laws and the principle of Justice in Islamic law? This research is a kind of empirical legal research using the juridical sociological approach.

The result of this research shows that, various issues arise such as a significant rate increase, often a nuisance on cable TV services, the slowness of the response of top service providers complain by consumers, as well as the termination of the service should be paid its postponements, due to the initial contract which is less well understood by users, as well as not described specifically any of the services offered, and also did not understand the contract containing the clause-raw clause by consumers. Based on law No. 8 Year 1999 on the protection of consumers, the internet service provided by the provider to the respondent still do not meet the conditions contained in article 18 paragraph 1 and paragraph 2, since it has reduced the benefits of the service that became the object of sale and purchase services as well as make advanced customizations unilaterally. Service providers are also not fully provide the rights of the consumer as in article 4 of the consumer protection act. To be able to achieve the principle of Justice, and takes khiyar in transactions. Khiyar which can give a chance to the receiving party to perform a transaction or not continue options.