Akibat hukum perampasan objek jaminan fidusia oleh negara tinjauan konsep rahn (gadai) dan Undang-undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia

INDONESIA:

Adanya kasus perampasan objek jaminan fidusia oleh Negara mendapat kekhawatiran lebih dari masyarakat dikarenakan adanya banyaknya pihak yang posisinya tidak diuntungkan akibat tindakan tersebut. Kekhawatiran semakin terasa karena tidak diaturnya peraturan yang legalatas akibat objek jaminan fidusia yang di rampas sehingga beralih ke pihak Negara secara hukum karena tindakan pidana.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui akibat hukum yang terjadi karena perampasan oleh Negara terhadap objek jaminan fidusia tinjauan konsep rahn dalam hukum Islam dan tinjauan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang jaminan fidusia. Demi tercapainya tujuan tersebut penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statue Approach)

Hasil dari pembahasan menyimpulkan tentang akibat hukum yang terjadi dari perampasan objek jaminan fidusia oleh Negara tinjauan konseprahnyaitu menjadi hapusnya hak jaminan fidusia tersebut namun tidak menghapus perjanjian pokok serta klaim asuransinya. Murtahin berhak menuntut rahin untuk tetap melaksanakan kewajibannya yaitu melunasi hutangnya dengan melakukan penjadwalan ulang atas piutang tersebut dengan jangka waktu yang disepakati bersama. Upaya hukum yang dapat ditempuh kreditur yaitu menggunakan jalur upaya non litigasi dan apabila tidak tercapai kesepakatannya maka penyelesaian dapat melalui Pengadilan Agama. Danberdasarkan tinjauan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia adalah hapusnya pula jaminan fidusia tersebut tetapi tidak menghapus perjanjian pokoknya. Status hukum objek jaminan fidusia yang dirampas tersebut hilang bersamaan dengan pindahnya objek ke pihak Negara hal itu karena perampasan tersebut berdasar pada pasal 78 ayat 15 Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan. Kreditur dapat mengajukan beberapa permintaan kepada pemberi fidusia untuk tetap melaksanakan kewajibannya melunasi hutang yang tersisa dari nilai objek fidusia tersebut. Pemberi fidusia atau debitur mempunyai berkewajiban untuk tetap melunasi hutangnya dan apabila debitur tidak mampu maka dapat memberikan jaminan pengganti yang setara nilainya untuk dieksekusi atau dijual untuk melunasi sisa hutang debitur.

ENGLISH:

There is case of Fidusia’s deprivation of result object by country get worried more than public because of the many parties that their position has not benefited as a result of such action. Concerns for non regulation is increasingly becoming legal regulations caused the object to switch to the state legally for a tort action.

The purpose of this research was to determine the legal consequences which occur because of appropriation by the country to the Fidusia’s result object according concept of rahn and review of Law Number 42 year 1999 about Fidusia’s result. In order to achieve the purpose the author used normative legal research methods by using a conceptual approach and Statue Approach.

The results of the discussion explained the law consequences of deprivation by the country to the Fidusia’s result object of fatwa according of rahn consep is removing the Fidusia’s agreement but did not remove the basic agreement. The lender required the debtor to continue its obligations is still paying off their debts by rescheduling on these receivables with a period to be mutually agreed. Remedy which can be reached by creditors is using non-litigation efforts. And if no agreement is reached so can be through by the National Arbitration Board or the Religious Courts. While the law consequences of the case is a review of Law Number 42 year 1999 fidusia’s result is removing the fidusia’s result. The transfering of Fidusia’s result object to the country, made the law status of the object is lost along with the migration of object to the country it was based by law number 41 year 1999 about forestry. Creditors may submit multiple requests to fidusia’s providers to continue the obligation of paying off the debts of the fFidusia’s object value, Fidusia’s giver or the debtor has a obligation to keep paying off debts and if the debtor can not afford it so he can provide a replacement guarantee equivalent to its value to be executed or sold to pay off the remaining debt of the debtor.