Perlindungan hukum bagi konsumen terhadap praktik pegadaian swasta ditinjau dari peraturan otoritas jasa keuangan nomor. 31/POJK.05/2016 dan maslahah mursalah: Studi di Sarwah Mandiri Candi – Sidoarjo

INDONESIA:

Prospek usaha jasa pegadaian swasta kedepan memang sangat menjanjikan. Akan tetapi, banyak jasa usaha gadai swasta kurang begitu memahami tata cara pegadaian yang benar dan sesuai dengan aturan. Sehingga, dikhawatirkan dapat merugikan bahkan dapat membodohkan para konsumen. Oleh karena itu OJK mengeluarkan aturan mengenai usaha pegadaian supaya memberikan perlindungan kepada masyarakat khusunya para konsumen pegadaian swasta.

Penelitian ini memiliki dua rumusan masalah bagaimana perlindungan konsumen dalam praktik pegadaian swasta liar di Sarwah Mandiri ditinjau dari POJK.Nomor.31/POJK.05/2016 dan perlindungan konsumen terkait praktik pegadaian swasta di Sarwah Mandiri ditinjau dari Maslahah Mursalah.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-sosiologis. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melakukan wawancara. Kemudian terdapat lima tahap dalam pengolahan data, diantaranya tahap edit, klasifikasi, verifikasi, analisis dan tahap yang terakhir yaitu pembuatan kesimpulan.

Perlindungan Hukum merupakan suatu pemberian jaminan atau kepastian bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang telah menjadi hak dan kewajibannya, sehingga yang bersangkutan merasa aman. POJK Nomor. 31/ POJK.05/2016 Tentang Usaha Pegadaian serta Undang Undang Perlindungan Konsumen merupakan payung hukum yang memperkuat penegakan hukum di bidang usaha pegadaian khusunya pegadaian swasta. Pegadaian swasta merupakan instansi yang juga harus patuh dalam peraturan otoritas jasa keuangan dan undang undang perlindungan konsumen. Karena didalam praktik pegadaian swasta juga menyangkut perlindungan terhadap konsumennya. Apabila konsumen mendapatkan perlindungan dan merasakan kenyamanan maka dapat tercipta suatu kemaslahatan.

ENGLISH:

Right the future, private pawnshops in Indonesia looks promising. But now so many business private not know the right rule of pawnshops business. If that continues, that can make a consumer some loss. Because of that, OJK make a decisions or rule in pegadaian business that can give a consumer a protection from some loss (especially from private pawnshops).

This research haved two problem, first how the consumer be well protected from private pegadaian practice that not legal in Sarwah Mandiri reviewed from POJK.Nomor.31/POJK.05/2016 ? And the next problem is how consumer protection related to private pegadaian practice that not legal in Sarwah Mandiri reviewed from Marsalah Mursalah.

This research is empirical law research that used yuridis-sosilogis metode. In this research, the data taken from some interview. And then to processing the data, there is a 5 step. That step is edit, classification, verification, analisis and the last step is make a coclusion.

Legal protection is a some safe quarantee for the people to haved that must belong to them. In POJK Nomor. 31/ POJK.05/2016, pawnshops business and consumer protection legislation is a legal protection that umbrella law make a strong establishment in pawnshops business especially private pawnshops. Private pawnshops is a company that must obedient in financial services of authority and consumer protection legislation. Because private pawnshops also have responsibility to protecting the consumer. If the consumer have protection and feel comfortable, will make trust in both side.