Tinjauan hukum Islam terhadap prinsip itikad baik dalam pendaftaran hak merek di Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Agung nomor 264 k/pdt.sus-hki/2015 antara PT Inter Ikea System bv Swedia dengan PT Ratania Khatulistiwa

INDONESIA:

Tidak sedikit sengketa merek yang terjadi di Indonesia , salah satunya yaitu tentang pendafataran merek beritiksd tidak baik. Seperti halnya pada sengeketa yang terjadi antara PT Inter IKEA System BV Swedia melawan PT. Ratania Khatulistiwa. IKEA merupakan nama merek terkenal dari sebuah perusahaan asal Swedia sedangkan PT. Ratania Khatulistiwa merupakan perusahaan asal Indonesia. Kasus ini bermula perusahaan mebel rotan PT Ratania Khatulistiwa, mengajukan permohonan hak merek kepada Dirjen HKI. Namun permohonan pendaftaran merek tersebut ditolak dengan alasan bahwa merek yang sama sudah didaftarkan terlebih dahulu dan dimiliki oleh PT Inter IKEA System BV Swedia. Mengetahui hal tersebut maka PT Ratania Khatulistiwa menggugat IKEA Swedia ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. PT Ratania Khatulistiwa mendaftarkan merek IKEA miliknya pada 20 Desember 2013. Pengadilan Niaga mengabulkan guagatan dari PT. Ratania Khatulistiwa yaitu menghapus merek milik IKEA BV Swedia dengan tuduhan pasal 61 ayat (2) karena telah menidurkan mereknya (non use). Merasa keberatan terhadap putusan pengadilan Niaga tersdebut PT Inter IKEA System BV Swedia mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung, namun Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi PT Inter IKEA System BV Swedia dan menguatkan putusan dari Pengadilan Niaga. Permasalahan penelitian ini mengenai, pertama, bagaimana penggunaan prinsip itikad baik dalam Undang-Undang Merek terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Kedua, bagaimana tinjauan hukum Islam terkait dengan penggunaan prinsip itikad baik dalam Undang-Undang Merek terhadap putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan menggunakan tiga pendekatan yaitu perundang-undangan, kasus dan konseptual. Data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian analisis data yang dilakukan secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama, permohonan merek yang diajukan dengan mengandung unsur itikad tidak baik maka harus ditolak sesuai dalam Undang-undang Merek. Dan dalam putusan Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 Mahkamah Agung dinilai tidak mepertimbangkan adanya itikad tidak baik dari PT Ratania Khatulistiwa dengan membonceng keterkenalan dari merek IKEA tersebut karena IKEA Swedia merupakan pemilik sah merek “IKEA” dan dapat membuktikan bahwa IKEA Swedia merupakan merek terkenal. Kedua, Islam menetapkan hak merek sebagai hak kekayaan atau hak milik, dan melarang mengambil hak orang lain dengan jalan yang salah. Dalam fatwa MUI dijelaskan bahwa melakukan pelanggaran terhadap HKI adalah haram hukumnya.

ENGLISH:

Recently, there are so many disputes happened in Indonesia brand. One of them is about the registration of Brand which is done with a bad conviction. In this case, it happens on the dispute betweenPT Inter IKEA Systems BV Sweden against PT. Ratania Khatulistiwa. IKEA is the brand of a Sweden company whereas PT. Ratania Khatulistiwa is Indonesia’s. The conflict starts when the furniture rattan company of PT Ratania Khatulistiwa applying branding rights to the Intelectual Property Departemen. However, the brand application was rejected on the grounds that the same brand is already registered in advance and is owned by PT Inter IKEA Systems BV Sweden. Knowing these things happened, then PT Ratania Khatulistiwa sued IKEA Sweden to the Court of Commerce, Central Jakarta. PT Rania Khailistiwa has been registered her brand on 20 December 2013. Then, as the result Commercial Court granted the claim from PT Rania Khatulistiwa to remove a brand belonging to the IKEA BV Sweden with the charges concerning to the section 61 paragraph (2) as it has been putting its brand (non-use). Yet unfortunatelly PT Inter IKEA Systems BV Sweden felt objections toward the verdict of Commerce Court, Central Jakarta. Then, PT Inter IKEA Systems BV Sweden applies forcassation to the Supreme Court, but the Supreme Court rejected the petition and strengthen the ruling of the Court of Commerce. Based on the problem explained, this research attempts to answer to questions: (1) how is the use of principle of good faith in law toward the Supreme Court’s verdict number 264 K/Pdt. Sus-HKI/2015, (2) what is the view of Islamic law related to the use of the principle of the good faith in law toward the Supreme Court’s verdict number 264 K/Pdt. Sus-HKI/2015.

This research is categorized as the normative research which uses three approaches. There are legislation, cases and conceptually. The data used are secondary data which consists of primary law, secondary and tertiary. Then the data analysis is done qualitatively.

The results showed that first, the brand petititon which contains of bad elements should be rejected in accordance in the law brands. Furthermore, the Supreme Court’s verdict number 264 K/Pdt. Sus-HKI/2015 does not consider the existence of good faith from PT Ratania Khatulistiwa by using the famous brand of IKEA Sweden because IKEA Sweden is a legitimate owner and a famous brand.Secondly, Islam sets the branding rights as intellectual or property rights, and it is forbidden to take the rights of others with the wrong path. Therefore, MUI explained that the breach toward HKI is unlawful.