Praktik sistem Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat

INDONESIA :

Kerja sama dalam bagi hasil lahan pertanian sawah di Nagari Gunung Medan dikenal dengan istilah sistem Mampaduoi. Karena dalam pelaksanaannya terdapat kerja sama antara dua pihak, yaitu penggarap dan pemilik lahan berdasarkan kesepakatan antara dua belah pihak. Walaupun disebut Mampaduoi, akan tetapi nisbah bagi hasilnya tidak mesti dibagi dua sama banyak. Pelaksanaannya masyarakat hanya membuat perjanjian secara lisan saja, tanpa adanya perjanjian secara tertulis maupun menghadirkan 2 orang saksi masing-masing dari para pihak.

Mengacu pada permasalahan diatas, ada beberapa masalah yang memerlukan pembahasan yang mendalam. Pertama, Bagaimana praktik sistem Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat? Kedua, Bagaimana praktik sistem Mampaduoi di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat ditinjau menurut kajian Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960?

Penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis praktik sistem Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil sawah yang ada di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris (sosiology of law) dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data yang dihimpun dalam penelitian ini adalah melalui observasi ke lapangan dan wawancara langsung dengan beberapa narasumber (Tokoh Agama Islam dan Tokoh Adat), serta Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960.

Hasil analisis data menyimpulkan bahwa praktik sistem Mampaduoi dalam perjanjian bagi hasil sawah di Nagari Gunung Medan, Sumatera Barat adalah kerja sama bagi hasil dengan prinsip kekeluargaan (badunsanak) dan saling tolong-menolong, yang mana nisbah bagi hasilnya ada yang bagi 4 (1:3) untuk sesama keluarga dekat dan bagi 3 (1:2) untuk non keluarga. Tokoh Agama Islam dan tokoh Adat di Nagari Gunung Medan memandang bahwa praktik sistem Mampaduoi tersebut sudah sesuai dengan ketentuan syariat Islam jika dilihat dari rukun dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh Jumhur Ulama dalam akad mukhabarah. Akan tetapi, jika ditinjau dari Undang-undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil, maka belum semuanya sesuai dengan dengan apa yang ditetapkan oleh Undang-undang Perjanjian Bagi Hasil yang berlaku di Indonesia ini, karena masyarakat tidak membuat perjanjian secara tertulis dalam sistem Mampaduoi tersebut dan terkadang jangka waktu pengolahan sawahnya pun juga kurang dari tiga tahun.

ENGLISH :

Cooperation in the sharing of paddy farming in Gunung Medan village is known as the Mampaduoi system. Because in the implementation there is cooperation between the two parties, the tenants and landowners based on an agreement between the two sides. Although called Mampaduoi, but the profit sharing ratio is not necessarily divided into two equal. Implementation of the community only make agreements verbally, without any agreement in writing or present two witnesses each of the parties.

Referring to the above problem, there are some problems that require a deep discussion. First, how does Mampaduoi system practice in the production sharing agreement in Gunung Medan village, West Sumatera? Secondly, how is the practice of Mampaduoi system in Gunung Medan village, West Sumatra reviewed according to study of Islamic Law and Act Number 2 of 1960?

This study aims to understand and analyze Mampaduoi system practices in the existing rice sharing agreement in Gunung Medan village, West Sumatra. The type of research used in this study is empirical juridical research (sociology of law) with a qualitative descriptive approach. The data collected in this research is through field observation and direct interviews with some speakers (religious figures of Islam and traditional leaders), and Act Number 2 of 1960.

The result of data analysis concludes that Mampaduoi system practice in production sharing agreement in Gunung Medan village, West Sumatera is the sharing of cooperation with the principle of kinship (badunsanak) and mutual help, which is the ratio of profit sharing to 4 (1: 3 ) for close family members and for 3 (1: 2) families. Religious figures of Islam and Traditional leaders in Gunung Medan village view that the practice of Mampaduoi system is in accordance with the provisions of Islamic Shari'a when viewed from the pillars and the conditions set by Jumhur Ulama in the mukhabarah contract. However, if it is reviewed from Act Number 2 of 1960 concerning Production Sharing Contract, then not all of them are in accordance with what is stipulated by the Act of Production Sharing Contract applicable in Indonesia, because the community does not enter into a written agreement in the Mampaduoi system and sometimes the processing period of the rice field is also less than three years.