Implementasi pasal 139 ayat (4) UULLAJ terhadap pengusaha mikrolet di Kota Batu perspektif maslahah: Studi di Dinas Perhubungan Kota Batu

INDONESIA:

Kebijakan angkutan umum yang saat ini sedang dijalankan oleh pemerintah ialah mengenai kepemilikan angkutan umum wajib berbadan usaha. Namun, dalam kenyataannya masih banyak pengusaha/pemilik angkutan umum yang belum mendaftarkan/bergabung ke badan usaha. Maka penulis ingin mengetahui sejauh mana para pengusaha mikrolet di Kota Batu dalam menaati pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ditinjau dalam Hukum Islam. Dari latar belakang di atas muncul rumusan masalah yaitu: 1)Bagaimana implementasi pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap pemilik mikrolet saat ini menurut Dinas Perhubungan Kota Batu. 2) Apakah tindakan/sanksi oleh Dinas Perhubungan Kota Batu terhadap angkutan yang tidak memiliki badan usaha. 3) Bagaimana hukum Islam memandang kebijakan pasal 139 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif (yuridis sosiologis). Data yang di kumpulkan berupa data primer dan sekunder yang dilakukan dengan teknik wawancara serta sumber buku-buku. Hasil penelitian ini para pengusaha mikrolet di Kota Batu saat ini masih belum semuanya memiliki/bergabung dengan badan usaha dikarenakan masalah biaya yang akan ditanggung ketika mengurus balik nama kendaraam serta rasa kepercayaan yang kurang terhadap badan usaha. Sanksi yang diberikan oleh Dinas Perhubungan Kota Batu berupa tidak diizinkannya untuk beroperasi lagi bagi pengusaha mikrolet yang tidak berbadan usaha. Kemudian, dari segi Hukum Islam memandang kebijakan ini, masuk dalam maslahah mulghah.

ENGLISH:

Public transport policy that is currently being run by the Government is about ownership of public transport obligated incorporated business. However, in reality there are still many entrepreneurs/owners of public transport that have yet to register/join the business entity. Then the writer wanted to know to what extent entrepreneurs minibus in the Batu City in adhering to section 139 subsection (4) Act No. 22 of year 2009 about traffic and Road Transport are reviewed in Islamic law. The background appears above the outline of issues, i.e.: 1) How implementation of section 139 subsection (4) Act No. 22 of year 2009 about traffic and Road Transport against the owner of minbus Transportation Service according to the current Batu City. 2) What is the action/sanction by the Department of transportation Batu City against the minibuses do not have a business entity. 3) How Islamic law viewed the policy of section 139 subsection (4) Act No. 22 of year 2009 about traffic and Road Transport.

Research methods used in this research is the empirical juridical using qualitative approaches (sociological juridical). Data collected in the form of primary and secondary data is conducted with interview techniques and source books.
The results of this research in the mini bus of the Batu City currently not all features/merged with business entities due to the problem of costs that will be incurred when taking care of vehicle owner changes as well as a sense of confidence that was lacking against business entity. The sanctions provided by the Department of transportation in the form are not allowed to operate again for owners of the mini bus was not incorporated business. Then, in terms of Islamic law this policy, entered into maslahah mulghah.