Pendirian bangunan di lahan pertanian tinjauan undang-undang nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan fiqh lingkungan: Studi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

INDONESIA:

Seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk dan banyaknya permintaan lahan menjadikan perubahan fungsi pertanian di Kabupaten Lamongan menjadi dampak negatif terhadap lingkungan dan tata ruang kota. UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam penyelenggaraan perizinan terdapat pada pasal 36 disebutkan bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki amdal atau UKL-UPL wajib memiliki izin lingkungan.

Rumusan masalah penelitian ini yaitu : 1) Bagaimana pendirian bangunan di lahan pertanian tinjauan UU No.32 Tahun 2009. 2) Bagaimana pendirian bangunan di lahan pertanian tinjauan fiqh lingkungan. Penelitian ini, adalah penelitian hukum empiris karena penelitian yang dilakukan berkaitan dengan pendapat dan perilaku dalam hubungan hidup bermasyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah Metode Deskriptif. Sumber data terdiri dari data primer,sekunder dan tersier. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi . selanjutnya, metode pengolahan data yang peneliti gunakan adalah Editing, Klasifikasi, Verifikasi, analisis data, dan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan kurangnya regulasi khusus yang mengatur pembangunan di lahan pertanian sehingga peraturan yang satu tidak singkron dengan peraturan yang lainnya. dan konsep fiqh lingkungan yang memegang teguh prinsip dasar pemeliharaan lingkungan melalui Maqashid al-Syari’ah. Dan juga manusia sebagai khalifah di bumi harus bisa bijaksana dalam menjaga dan menggunakan sumber daya yang ada.

ENGLISH:

The decrease of the citizen amounts and the more of land demands cause the change of agricultural function in Lamongan district. It gives negative impact through the environment and the city spatial. UU Number 32 2009 about the Protection and Management of Living Environment in licensing that is available in provision 36 told that every affair and/or activity wich is obliged to have the AMDAL or UKL-UPL should have the environmental permit.

The research questions of this research are: 1) How does the implementation of the building in agricultural land reviewed from UU Number 32 2009. 2) How does the implementation of the building in agricultural land reviewed from the fiqh environmental? This research considered as empirical law study because this research is related with societies’ arguments and actions in their social relationship. The research approach used in this reserach is descriptive method. The data sources consist of primary, secondary, and tertiary data. The data collection method used in this research are interview and documentation . lastly, the data analysis used in this research are editing, classifyng , verification, data analysis and conclusion.

The result of this research shows the least of special regulation that manage the build in agricultural land that cause the out of sync between one regulation and another regulations. The concept of environmental fiqh that stands to the main principal of the environmental preservation is through maqashid al-syari’ah. Human as the khalifah on the earth should be very wise in keeping and using the resources existed.